Jakarta, PR Politik – Menyamaratakan kekeliruan pengisian dokumen warga dengan kejahatan berat berisiko memicu kriminalisasi berlebihan dalam layanan publik. Kesalahan pencatatan sipil yang sejatinya masih dapat dikoreksi lewat mekanisme koreksi data tidak sepantasnya langsung menyeret masyarakat ke meja hijau.
Peringatan keras tersebut dilontarkan Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, saat mengawal perumusan ketentuan sanksi RUU Adminduk agar memisahkan secara tegas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana.
“Perlu ada batasan yang jelas mengenai perbuatan seperti apa yang dikategorikan sebagai pelanggaran administratif dan perbuatan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Jangan sampai setiap persoalan administrasi langsung diselesaikan melalui pendekatan pidana,” ujarnya dalam Rapat Panja RUU Adminduk Komisi II di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).
Menurutnya, penyusunan regulasi wajib menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan proporsional berdasarkan tingkat kesalahan pelaku. Ia menilai kekeliruan administratif masyarakat yang masih bisa dipulihkan sangat berbeda dengan tindakan kesengajaan, penyalahgunaan kewenangan oleh oknum, maupun perbuatan yang merugikan publik secara luas.
Guna memperkaya norma dalam ketentuan sanksi RUU Adminduk, ia menyarankan parlemen mengkaji praktik pencatatan sipil di sejumlah negara lain tanpa mengabaikan kesesuaiannya dengan sistem hukum nasional. Pembahasan ini diharapkan melahirkan aturan yang melindungi hak warga sekaligus menutup celah penyimpangan birokrasi.
Ia menegaskan bahwa sanksi yang adil dan terukur merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang tertib. Meski menolak pemidanaan untuk urusan teknis administratif, ia memastikan pelanggaran berat tetap harus diganjar hukuman setimpal.
“Jangan sampai kita justru menerapkan kriminalisasi terhadap persoalan yang sebenarnya masih bisa diselesaikan secara administratif. Tetapi di sisi lain, perbuatan yang memang memiliki unsur pelanggaran serius juga harus memiliki konsekuensi hukum yang jelas,” pungkasnya.
sumber : Fraksi Golkar















