Jakarta, PR Politik – Digitalisasi dokumen kependudukan bakal kehilangan makna apabila pemerintah hanya sibuk mengejar target aktivasi aplikasi, sementara masyarakat di lapangan tetap dipersulit dengan kewajiban membawa fotokopi KTP saat mengurus layanan publik. Transformasi sistem administrasi negara semestinya memangkas birokrasi berbelit, bukan sekadar memindahkan bentuk fisik kartu identitas ke layar ponsel pintar.
Kritik tajam tersebut dilontarkan Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad atau Gus Ali, yang menuntut evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di berbagai daerah.
“Jangan sampai kita sibuk mengejar angka aktivasi, tetapi masyarakat masih diminta membawa fotokopi KTP berulang kali ketika mengakses pelayanan publik. Kalau demikian, esensi transformasi digital belum tercapai,” ujarnya.
Ia memandang Identitas Kependudukan Digital wajib terintegrasi lintas sektor—mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, perpajakan, bantuan sosial, hingga perizinan—melalui interoperabilitas data yang cepat dan akurat. Di saat bersamaan, negara harus menjamin benteng keamanan siber serta menyiapkan solusi darurat apabila perangkat elektronik warga hilang, rusak, atau dicuri.
“Pemerintah harus memastikan perlindungan berlapis terhadap peretasan, pencurian identitas, kebocoran, dan penyalahgunaan informasi pribadi. Jangan sampai masyarakat diminta beralih ke sistem digital, tetapi justru dibayangi kekhawatiran terhadap keamanan datanya,” tegasnya.
“Identitas adalah hak warga negara, bukan sesuatu yang boleh bergantung sepenuhnya pada kondisi perangkat elektronik. Jangan sampai telepon genggam hilang, identitas digital ikut hilang, dan masyarakat kehilangan akses terhadap pelayanan negara,” kata legislator PKB asal Daerah Pemilihan Malang Raya, Jawa Timur itu.
Selain aspek teknis, ia mengingatkan adanya kesenjangan akses internet maupun kepemilikan gawai di kalangan lansia, penyandang disabilitas, warga berpenghasilan rendah, hingga masyarakat di wilayah terpencil. Pemerintah diminta tetap menyediakan layanan alternatif serta pendampingan aktivasi Identitas Kependudukan Digital agar digitalisasi tidak memicu diskriminasi baru bagi kelompok rentan.
Sebagai langkah penguatan jangka panjang, ia menegaskan bahwa pembahasan perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan di Komisi II DPR RI harus menjadi momentum mengunci kepastian hukum Identitas Kependudukan Digital. Regulasi tersebut wajib mengatur secara tegas kedudukan identitas digital, pemanfaatan NIK sebagai identitas tunggal, perlindungan data pribadi, tanggung jawab penyelenggara, hingga mekanisme pemulihan akses identitas warga.
sumber : Fraksi PKB















