Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, mengingatkan pemerintah untuk tidak meremehkan dampak ekonomi dari memanasnya konflik antara Israel dan Iran yang kini turut melibatkan Amerika Serikat. Ia menilai eskalasi konflik ini berpotensi menimbulkan guncangan global yang dapat berdampak sistemik terhadap perekonomian nasional.
“Perang ini bukan sekadar konflik regional. Ini adalah guncangan geopolitik yang bisa memicu krisis energi global, memperlemah rupiah, mendorong inflasi, dan memperbesar beban fiskal. Pemerintah harus memiliki skenario krisis yang terukur,” ujar Hanif di Jakarta, Selasa (24/6).
Lonjakan harga minyak dunia yang telah menyentuh angka USD78 per barel menjadi sinyal awal yang patut diwaspadai. Hanif mengingatkan bahwa sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia sangat rentan terhadap lonjakan harga energi. Hal ini, menurutnya, bisa mendorong peningkatan belanja subsidi dan memperlebar defisit anggaran.
“Kita menghadapi risiko ganda. Nilai tukar rupiah bisa tertekan karena penguatan dolar AS, sementara beban subsidi energi melonjak. Jika tidak diantisipasi, tekanan ini bisa mengguncang APBN 2025 dan memukul daya beli masyarakat,” ucapnya.
Hanif mendorong pemerintah untuk segera menyesuaikan asumsi dasar makroekonomi dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Ia menekankan perlunya sinergi erat antara otoritas fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
“Bank Indonesia harus menjaga kredibilitas kebijakan moneter dan stabilitas nilai tukar, sementara pemerintah perlu memperkuat cadangan energi dan jaring pengaman sosial,” tuturnya.
Tak hanya langkah jangka pendek, Hanif juga menyoroti pentingnya strategi jangka menengah dalam mempercepat transisi energi guna mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak. Ia menyebut bahwa respons diplomatik dan ketahanan nasional harus menjadi prioritas dalam menyikapi situasi geopolitik dunia.
“Stabilitas global memang di luar kendali kita. Tapi menjaga ketahanan nasional, mencakup ketahanan ekonomi, energi, dan pangan, adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai kita hanya bersikap reaktif. Kita harus punya rencana darurat sejak sekarang,” pungkas Hanif.
Sumber: fraksipkb.com
