Belanja Influencer Pemerintah di Tengah Efisiensi Anggaran

Picture of Kiki Esa Perdana

Kiki Esa Perdana

Dosen Ilmu Komunikasi di Jakarta dan kandidat doktor Ilmu Politik di Malaysia.

i
Tulisan dalam rubrik Opini ini sepenuhnya merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili sikap redaksi PR Politik Indonesia.
Cover: ilustrasi penetapan anggaran belanja negara

PR Politik – Sejak awal 2025, pemerintah gencar mengampanyekan penghematan. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, kementerian dan pemerintah daerah diminta memangkas belanja hingga sekitar Rp306 triliun. Pos anggaran yang dipangkas antara lain kegiatan seremonial, publikasi, dan seminar. Dampaknya terasa langsung bagi orang-orang di sekitar kita. Beberapa teman saya yang biasa bekerja sama dengan kementerian, baik dalam penyelenggaraan acara maupun kerja sama media, merasakan perubahan besar karena proyek mereka berkurang drastis.

Namun, di tengah suasana efisiensi itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) pada awal November 2026 merilis temuan yang menyita perhatian publik. Temuan tersebut turut menyeret nama Raffi Ahmad, influencer papan atas yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden. Popularitasnya memang mampu menghadirkan hiburan dan menarik perhatian khalayak. Namun, pada saat yang sama, namanya juga kerap menjadi sorotan dan memancing kritik publik.

Kali ini, dua kementerian, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), masuk dalam radar pengawasan ICW. Keduanya tercatat mengadakan delapan paket jasa influencer melalui PT Rans Animasi Indonesia dengan nilai total sekitar Rp14,7 miliar. Perusahaan tersebut terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Pertanyaannya sederhana, tetapi tajam: mengapa ketika publikasi biasa diminta berpuasa, publikasi yang berbalut popularitas justru tampak mendapat dispensasi?

Kritik ICW layak dibaca serius, bukan sekadar dianggap sebagai kegaduhan atau bahkan upaya pengalihan isu, meskipun saya sendiri tidak tahu isu apa yang hendak dialihkan. ICW mempertanyakan alasan KKP menggunakan jasa pihak ketiga, padahal kementerian tersebut memiliki biro humas sendiri dengan sumber daya dan kapasitas komunikasi publik. ICW juga menyoroti keseragaman nilai kontrak pada tiga direktorat jenderal yang berbeda.

Baca Juga:  Pidato AHY: Membaca Pesan dan Strategi PR Politik

Selain itu, ICW mengingatkan bahwa uang pajak semestinya tidak digunakan untuk mengejar popularitas sesaat, apalagi sampai berubah menjadi propaganda. Ditinjau dari perspektif komunikasi politik, batas antara komunikasi publik dan kepentingan pencitraan memang tidak selalu tegas. Komunikasi politik merupakan bagian sah dari tugas pemerintah untuk menyampaikan kebijakan dan informasi resmi kepada masyarakat.

Namun, ketika pesan resmi pemerintah dikemas melalui figur populer yang juga memegang jabatan di pemerintahan, sementara perusahaan yang terafiliasi dengannya menerima kontrak dari kementerian, muncul potensi konflik kepentingan. Konflik kepentingan (conflict of interest) merupakan situasi ketika seorang pejabat atau penyelenggara negara memiliki kepentingan pribadi, bisnis, atau keluarga yang berpotensi memengaruhi keputusan yang seharusnya diambil demi kepentingan publik.

Meski demikian, adil juga untuk mendengar pembelaan pihak RANS. Mereka menyatakan tidak ada benturan kepentingan dan menjelaskan bahwa nilai kontrak mengikuti tarif komersial yang mencakup produksi konten, logistik, perjalanan, serta kehadiran influencer, bukan sekadar biaya unggahan. Penjelasan itu dapat diterima sebagai klarifikasi awal, tetapi belum menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana harga ditetapkan, bagaimana penyedia dipilih, dan apa hasil pekerjaan tersebut bagi publik.

Hal serupa terlihat dalam klarifikasi The Dudas Minus One. Para anggotanya lebih banyak menjelaskan sejarah terbentuknya grup, jumlah konten yang telah mereka buat sebelum ditunjuk KKP, serta dampak perundungan yang mereka alami. Sisi kemanusiaan tersebut patut dihormati. Kritik semestinya diarahkan pada kebijakan pengadaan, bukan kepada pribadi atau keluarga siapa pun.

Namun, sorotan publik terhadap proyek ini tetap wajar karena yang digunakan adalah uang pajak, bukan uang RANS. Publik berhak meminta pertanggungjawaban yang terbuka dan terukur.

Jangkauan tayangan yang luas tidak serta-merta menunjukkan bahwa publik memahami pesan yang disampaikan. Pihak RANS menyebut kampanye mereka telah ditonton puluhan juta kali. Oke, angka itu memang mengesankan. Namun, dalam kajian komunikasi publik dan komunikasi politik, jumlah tayangan hanya mengukur jangkauan, bukan tingkat pemahaman, apalagi perubahan sikap masyarakat terhadap suatu kebijakan.

Baca Juga:  Serupa, tetapi Tak Sama: Dari "Pokoknya Ada" ke "Program Jalan Terus"

Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah masyarakat menjadi lebih memahami program kelautan atau kebudayaan setelah menonton konten tersebut. Adakah evaluasi independen yang dapat membuktikannya? Sebab, jumlah penonton bukanlah bukti bahwa kerja sama publikasi itu berhasil.

Persoalan lain terletak pada proses pengadaannya. ICW menyoroti bahwa paket pengadaan tersebut mencantumkan akun dan kanal tertentu secara langsung dalam katalog elektronik. Jika temuan ini benar, ruang bagi penyedia lain untuk bersaing menjadi lebih sempit. Prinsip pengadaan yang terbuka dan adil pun patut dipertanyakan karena kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesan adanya praktik pengaturan penyedia sejak awal.

Bagi saya, persoalan ini terasa dekat karena dampaknya sudah dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Ketika anggaran acara dan kerja sama media dipangkas atas nama efisiensi, teman-teman yang selama ini menggantungkan hidup pada pekerjaan tersebut merasakan langsung akibatnya. Wajar jika mereka, dan publik pada umumnya, bertanya mengapa anggaran untuk pemengaruh tampak lebih lentur dibandingkan pos anggaran lainnya. Pertanyaan ini bukan untuk menuduh siapa pun, melainkan untuk menguji konsistensi kebijakan. Efisiensi yang adil semestinya diukur dengan standar yang sama, apa pun bentuk kegiatannya.

Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar klarifikasi, melainkan perbaikan tata kelola. Dokumen pengadaan sebaiknya dibuka kepada publik. Konten kerja sama pemerintah juga perlu diberi label yang jelas agar masyarakat mengetahui mana pesan berbayar dan mana informasi organik. Selain itu, perlu ada pengaturan yang tegas untuk mencegah perusahaan milik atau terafiliasi dengan pejabat menerima kontrak pemerintah selama pejabat tersebut masih menjabat. Hasil pekerjaan pun perlu dievaluasi secara terukur dan diaudit oleh pihak independen.

Dari perspektif PR politik, polemik ini memberikan pelajaran penting: komunikasi pemerintah tidak hanya dinilai dari seberapa luas pesannya menyebar, tetapi juga dari seberapa besar pesan itu dipercaya. Menggandeng figur populer merupakan strategi yang lazim, dan jangkauannya memang sulit ditandingi. Namun, kepercayaan publik adalah sesuatu yang rapuh. Ketika pesan kebijakan dikemas melalui figur yang dekat dengan kekuasaan, lalu muncul pertanyaan mengenai harga, proses pemilihan penyedia, dan potensi konflik kepentingan, perhatian publik dapat bergeser dari substansi pesan menuju pihak yang diuntungkan. Di titik itu, kampanye yang dirancang untuk membangun citra justru berisiko menggerus citra itu sendiri. Jutaan tayangan pun tidak akan banyak menolong.

Baca Juga:  Dari Gontor, Menguji Telinga Kekuasaan

Karena itu, cara pemerintah dan pihak terkait menanggapi sorotan sama pentingnya dengan kampanye yang dijalankan. Dalam komunikasi krisis, klarifikasi yang hanya berisi pembelaan diri jarang cukup. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan yang dapat diperiksa: dokumen pengadaan yang dibuka, kerja sama yang diberi label secara jelas, serta hasil pekerjaan yang diukur secara independen. Bagi pemerintah yang sedang menyerukan efisiensi, konsistensi antara pesan dan perilaku merupakan modal komunikasi yang paling berharga.

Pada akhirnya, PR politik yang baik bukan soal siapa yang paling ramai dibicarakan, melainkan siapa yang paling bisa dipercaya. Dan kepercayaan hanya tumbuh ketika uang rakyat dipertanggungjawabkan secara terbuka.