Cirebon, PR Politik – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung terus mempertebal lini pertahanan mitigasi guna menjinakkan potensi bencana kekeringan akibat fenomena iklim ekstrem El Nino 2026 di Provinsi Jawa Barat. Rangkaian langkah antisipatif digulirkan sejak dini demi mengunci ketersediaan pasokan air baku, menjamin keandalan layanan irigasi pertanian, serta membentengi target ketahanan pangan nasional sepanjang musim kemarau.
Menteri PU, Dody Hanggodo, mengonfirmasi bahwa pemerintah telah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Antisipasi El Nino guna mempererat rantai koordinasi lintas unit organisasi di lingkungan Kementerian PU. Menurut Dody, orkestrasi penanganan dampak cuaca panas ini wajib dieksekusi secara terpadu karena efek dominonya tidak hanya mengancam sektor agraria, tetapi juga berisiko melumpuhkan sistem penyediaan air minum publik dan operasional vital infrastruktur sumber daya air.
“Untuk mengantisipasi El Nino, kami membentuk Satgas. Karena yang terdampak tidak hanya irigasi dan sawah yang kekeringan, tetapi mungkin di beberapa titik SPAM dan bendungan juga akan mengalami kekeringan,” tegasnya saat membedah draf kesiapsiagaan nasional.
Sebagai garda taktis di lapangan, BBWS Cimanuk Cisanggarung memaksimalkan fungsi pengawasan melalui Unit Pengelola Prasarana Pengendali Banjir dan Kekeringan (UP3BK). Instrumen ini mengintegrasikan pemantauan digital kondisi bendungan, pengaturan debit operasi air, layanan call center darurat, Tim Reaksi Cepat (TRC), hingga komunikasi lintas instansi agar setiap defisit layanan air dapat langsung diredam.
Guna menjaga keandalan infrastruktur tersebut, sebanyak 290 personel disiagakan penuh selama musim kemarau. Patroli dan monitoring intensif harian menyasar 9 bendungan, 33 embung, 23 situ, 25 bendung, serta seluruh urat nadi jaringan irigasi regional.
Dalam pola operasinya, manajemen pelepasan air dari bendungan dikunci secara terukur dan tidak boleh sembarangan. BBWS mengalibrasi waduk berdasarkan fluktuasi elevasi dan kebutuhan riil hilir, guna menjamin keseimbangan antara kebutuhan irigasi, pasokan air baku domestik, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), hingga ketahanan cadangan air.
Di samping mengamankan stok air, Kementerian PU juga memperkuat sistem distribusi makro pertanian. Realisasi fisik pada TA 2025 lalu digenjot lewat rehabilitasi jaringan irigasi utama di 69 lokasi, peningkatan jaringan irigasi tersier melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di 441 titik, eksekusi Inpres Irigasi di 69 lokasi, hingga pengeboran Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di 45 lokasi.
Sebagai langkah adaptasi perubahan iklim jangka panjang, BBWS Cimanuk Cisanggarung mendorong para petani mengadopsi teknologi Irigasi Padi Hemat Air (IPHA). Metode inovatif ini menerapkan sistem pengairan berselang (intermittent) yang terbukti mampu memotong keborosan konsumsi air secara signifikan tanpa mendegradasi volume produktivitas panen.
Menghadapi skenario terburuk apabila kekeringan ekstrem tetap meluas, Kementerian PU telah menyiagakan draf logistik tempur sebanyak 58 unit peralatan mekanis berat. Alokasi ini mencakup 16 unit excavator, armada dump truck, trailer, mobil pompa, tangki air portable, hingga teknologi mutakhir berupa pompa tenaga surya, mesin bor, dan perangkat geolistrik.
Peralatan taktis tersebut disiapkan untuk menyokong operasi tanggap darurat di daerah kritis, mulai dari skema distribusi air bersih via tangki, penyiraman lahan menggunakan sistem sprinkler, pemanfaatan flood pump, hingga pelaksanaan survei geolistrik untuk mendeteksi akurasi sumber mata air bawah tanah guna dibangun sumur bor baru.
Melalui strategi komprehensif ini, Kementerian PU memastikan bahwa penanganan dampak El Nino 2026 tidak dilakukan secara reaktif saat bencana tiba, melainkan dikendalikan sejak dini lewat manajemen infrastruktur sumber daya air yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
sumber : Kemenpu RI
