Jakarta, PR Politik (08/11)– Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, mengungkapkan pentingnya mengatasi kendala BI Checking yang sering menghambat masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi. Menurutnya, hambatan ini dapat memperlambat tercapainya target program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami sepenuhnya mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo melalui Kementerian Perumahan. Oleh karena itu, kita perlu mencermati berbagai kendala yang menghambat pencapaiannya, terutama dalam memberikan akses bagi masyarakat bawah,” ujar Yanuar Arif.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Jateng VIII, Yanuar menyoroti ketentuan BI Checking yang sering kali membuat masyarakat gagal mendapatkan KPR. Banyak masyarakat terhalang oleh catatan BI Checking akibat pinjaman ringan dari aplikasi pinjaman online (pinjol) legal.
“Contohnya, masyarakat menggunakan aplikasi pay later untuk pembayaran kecil, misalnya Rp50 ribu. Jika terlambat membayar hingga tercatat nunggak atau gagal bayar, itu akan mempengaruhi BI Checking mereka. Ketika mengajukan KPR, mereka jadi tidak memenuhi syarat,” jelasnya.
Yanuar mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kebijakan untuk menghapus utang pinjaman online masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menilai jika pemerintah dapat menghapus utang UMKM petani dan nelayan untuk membantu masyarakat kecil, maka penghapusan utang pinjol juga bisa membantu masyarakat mengakses kredit perumahan.
“Demi mensukseskan program 3 juta rumah, saya berharap pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan penghapusan utang pinjol bagi masyarakat bawah, agar akses mereka terhadap KPR tidak terhambat oleh BI Checking,” pungkas Yanuar.
Baca Juga: Rajiv Dorong Menteri Pertanian Atasi Rendahnya Serapan Pupuk Bersubsidi
