Belanja Influencer Pemerintah di Tengah Efisiensi Anggaran

Picture of Kiki Esa Perdana

Kiki Esa Perdana

Dosen Ilmu Komunikasi di Jakarta dan kandidat doktor Ilmu Politik di Malaysia.

i
Tulisan dalam rubrik Opini ini sepenuhnya merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili sikap redaksi PR Politik Indonesia.
Cover: ilustrasi penetapan anggaran belanja negara

PR Politik – Sejak awal 2025, pemerintah gencar mengampanyekan penghematan. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, kementerian dan pemerintah daerah diminta memangkas belanja hingga sekitar Rp306 triliun. Pos anggaran yang dipangkas antara lain kegiatan seremonial, publikasi, dan seminar. Dampaknya terasa langsung bagi orang-orang di sekitar kita. Beberapa teman saya yang biasa bekerja sama dengan kementerian, baik dalam penyelenggaraan acara maupun kerja sama media, merasakan perubahan besar karena proyek mereka berkurang drastis.

Namun, di tengah suasana efisiensi itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) pada awal November 2026 merilis temuan yang menyita perhatian publik. Temuan tersebut turut menyeret nama Raffi Ahmad, influencer papan atas yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden. Popularitasnya memang mampu menghadirkan hiburan dan menarik perhatian khalayak. Namun, pada saat yang sama, namanya juga kerap menjadi sorotan dan memancing kritik publik.

Kali ini, dua kementerian, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), masuk dalam radar pengawasan ICW. Keduanya tercatat mengadakan delapan paket jasa influencer melalui PT Rans Animasi Indonesia dengan nilai total sekitar Rp14,7 miliar. Perusahaan tersebut terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Pertanyaannya sederhana, tetapi tajam: mengapa ketika publikasi biasa diminta berpuasa, publikasi yang berbalut popularitas justru tampak mendapat dispensasi?

Kritik ICW layak dibaca serius, bukan sekadar dianggap sebagai kegaduhan atau bahkan upaya pengalihan isu, meskipun saya sendiri tidak tahu isu apa yang hendak dialihkan. ICW mempertanyakan alasan KKP menggunakan jasa pihak ketiga, padahal kementerian tersebut memiliki biro humas sendiri dengan sumber daya dan kapasitas komunikasi publik. ICW juga menyoroti keseragaman nilai kontrak pada tiga direktorat jenderal yang berbeda.

Baca Juga:  Masalah Datang dari Program Andalan dan Lingkaran Kekuasaan Presiden

Selain itu, ICW mengingatkan bahwa uang pajak semestinya tidak digunakan untuk mengejar popularitas sesaat, apalagi sampai berubah menjadi propaganda. Ditinjau dari perspektif komunikasi politik, batas antara komunikasi publik dan kepentingan pencitraan memang tidak selalu tegas. Komunikasi politik merupakan bagian sah dari tugas pemerintah untuk menyampaikan kebijakan dan informasi resmi kepada masyarakat.

Namun, ketika pesan resmi pemerintah dikemas melalui figur populer yang juga memegang jabatan di pemerintahan, sementara perusahaan yang terafiliasi dengannya menerima kontrak dari kementerian, muncul potensi konflik kepentingan. Konflik kepentingan (conflict of interest) merupakan situasi ketika seorang pejabat atau penyelenggara negara memiliki kepentingan pribadi, bisnis, atau keluarga yang berpotensi memengaruhi keputusan yang seharusnya diambil demi kepentingan publik.

Meski demikian, adil juga untuk mendengar pembelaan pihak RANS. Mereka menyatakan tidak ada benturan kepentingan dan menjelaskan bahwa nilai kontrak mengikuti tarif komersial yang mencakup produksi konten, logistik, perjalanan, serta kehadiran influencer, bukan sekadar biaya unggahan. Penjelasan itu dapat diterima sebagai klarifikasi awal, tetapi belum menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana harga ditetapkan, bagaimana penyedia dipilih, dan apa hasil pekerjaan tersebut bagi publik.

Hal serupa terlihat dalam klarifikasi The Dudas Minus One. Para anggotanya lebih banyak menjelaskan sejarah terbentuknya grup, jumlah konten yang telah mereka buat sebelum ditunjuk KKP, serta dampak perundungan yang mereka alami. Sisi kemanusiaan tersebut patut dihormati. Kritik semestinya diarahkan pada kebijakan pengadaan, bukan kepada pribadi atau keluarga siapa pun.

Namun, sorotan publik terhadap proyek ini tetap wajar karena yang digunakan adalah uang pajak, bukan uang RANS. Publik berhak meminta pertanggungjawaban yang terbuka dan terukur.

Jangkauan tayangan yang luas tidak serta-merta menunjukkan bahwa publik memahami pesan yang disampaikan. Pihak RANS menyebut kampanye mereka telah ditonton puluhan juta kali. Oke, angka itu memang mengesankan. Namun, dalam kajian komunikasi publik dan komunikasi politik, jumlah tayangan hanya mengukur jangkauan, bukan tingkat pemahaman, apalagi perubahan sikap masyarakat terhadap suatu kebijakan.

Baca Juga:  Bahasa Presiden dan Ujian Komunikasi Kekuasaan

Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah masyarakat menjadi lebih memahami program kelautan atau kebudayaan setelah menonton konten tersebut. Adakah evaluasi independen yang dapat membuktikannya? Sebab, jumlah penonton bukanlah bukti bahwa kerja sama publikasi itu berhasil.

Persoalan lain terletak pada proses pengadaannya. ICW menyoroti bahwa paket pengadaan tersebut mencantumkan akun dan kanal tertentu secara langsung dalam katalog elektronik. Jika temuan ini benar, ruang bagi penyedia lain untuk bersaing menjadi lebih sempit. Prinsip pengadaan yang terbuka dan adil pun patut dipertanyakan karena kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesan adanya praktik pengaturan penyedia sejak awal.

Halaman: