Komisi XII DPR Desak Karhutla Papua Selatan Diusut, PSN dan Perusahaan Swasta Tak Boleh Dikecualikan

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna | Foto: Fraksi PKS DPR RI (dok)

Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mendesak pemerintah mengusut secara terbuka dugaan keterkaitan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan dengan aktivitas pembukaan lahan untuk proyek pangan dan energi berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia menegaskan, penegakan hukum harus berlaku sama terhadap perusahaan swasta, kontraktor, maupun pelaksana proyek pemerintah apabila terbukti melakukan pelanggaran lingkungan.

Menurut Ateng, status PSN tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan perlakuan khusus dalam pengawasan maupun penegakan hukum. Percepatan pembangunan sektor pangan dan energi harus tetap berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan serta keselamatan masyarakat adat yang tinggal di sekitar kawasan terdampak.

“Pemerintah harus menjawab dugaan pembakaran dalam pembukaan lahan PSN dengan penyelidikan yang terbuka. Status strategis tidak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan pengawasan atau memberikan perlakuan istimewa ketika terjadi pelanggaran,” tegasnya.

Desakan tersebut disampaikan menyusul besarnya dampak karhutla di Papua Selatan. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 1 November pukul 17.00 WIB, luas area terbakar di provinsi tersebut tercatat mencapai 695 hektare, dengan 379 titik panas dan 171 titik api. Dari total luasan itu, sekitar 253 hektare masih berstatus belum padam.

Meski angka tersebut menurun dibandingkan kondisi 31 Oktober yang mencapai 1.742 hektare, Ateng mengingatkan bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya berpatokan pada penurunan luasan kebakaran atau jumlah titik panas.

Kabupaten Merauke menjadi wilayah yang paling terdampak. Analisis berdasarkan citra satelit Sentinel-2 dan MODIS menunjukkan Merauke menyumbang sekitar 90 persen titik panas, 96 persen luas kebakaran, dan 97 persen area kebakaran yang belum padam di Provinsi Papua Selatan.

Baca Juga:  Putri Zulkifli Hasan: Fraksi PAN DPR Apresiasi Kebijakan Strategis Pemerintahan Prabowo Subianto Menjelang Akhir Tahun 2024

“Penanganan tidak boleh hanya mengikuti banyaknya titik panas atau ramainya pemberitaan. Luas bentang alam yang terbakar, kesulitan pemadaman, dan keselamatan warga harus menjadi ukuran prioritas,” ujarnya.

Ateng juga menyoroti hasil pemantauan BNPB pada akhir Oktober yang menemukan konsentrasi titik api di wilayah konsesi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Distrik Okaba. Temuan tersebut, menurutnya, perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan untuk memastikan penyebab kebakaran dan pihak yang bertanggung jawab.

Perhatian serupa perlu diberikan terhadap kawasan proyek pangan dan energi. WALHI mencatat terdapat 8.324 titik panas di seluruh wilayah Papua sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.834 titik berada di kawasan food estate dan 913 titik di kawasan kebun tebu atau energy estate.

Ateng menilai data tersebut perlu ditindaklanjuti dengan mencocokkan koordinat kebakaran terhadap batas kawasan proyek. Langkah itu diperlukan agar dugaan keterkaitan antara aktivitas pembukaan lahan dan kejadian kebakaran dapat diperiksa berdasarkan data serta kondisi lapangan.

Dari sisi regulasi, ia mengingatkan bahwa larangan pembukaan lahan dengan cara membakar telah ditegaskan melalui Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 16 Tahun 2026. Ketentuan larangan tersebut juga tercantum dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Apabila terbukti, pemerintah harus menindak tegas. Target produksi dan jadwal proyek tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengabaikan keselamatan warga serta kewajiban lingkungan,” katanya.

Selain penegakan hukum, Ateng meminta pemerintah memperhatikan dampak asap karhutla terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat. Keterbatasan pemantauan kualitas udara di wilayah terpencil Papua Selatan perlu diatasi melalui penguatan layanan kesehatan, pemantauan udara, serta perlindungan bagi kelompok rentan, terutama anak-anak, lansia, dan masyarakat adat.

Baca Juga:  Herman Khaeron Soroti Tekanan Global ke Sektor Perikanan dan Pertanian, Minta Evaluasi Subsidi dan Pengawasan Keuangan Negara

Untuk memastikan pengusutan dan penanganan berjalan efektif, Ateng mengusulkan enam langkah. Pertama, menghentikan sementara kegiatan pembukaan lahan di lokasi PSN maupun konsesi swasta. Kedua, melakukan investigasi terpadu. Ketiga, membuka peta pemeriksaan yang mempertemukan lokasi kebakaran, kawasan PSN, dan pihak yang bertanggung jawab.

Keempat, menjatuhkan sanksi administratif maupun memproses secara pidana sesuai hasil pemeriksaan. Kelima, memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat melalui pemantauan kualitas udara dan layanan kesehatan bergerak. Keenam, mengevaluasi persetujuan lingkungan serta desain proyek agar tidak meningkatkan kerentanan kebakaran.

Ateng turut mengapresiasi kerja petugas pemadam, BNPB, BMKG, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menangani karhutla. Namun, menurutnya, upaya pemadaman perlu diikuti pengusutan sumber api dan perbaikan tata kelola pembangunan agar kejadian serupa tidak terus berulang.

“Ketahanan pangan dan energi harus dibangun dengan melindungi tanah, air, hutan, dan masyarakat Papua. Pemerintah dapat membuktikan keseriusannya dengan memeriksa seluruh pihak, menindak pelanggaran yang terbukti, dan memastikan proyek berjalan tanpa membakar masa depan warga,” pungkasnya.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Opini