Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi sektor perikanan dan pertanian nasional yang kian tertekan akibat dinamika ekonomi global. Dalam audiensi BAKN bersama Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (DPP MPPI) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025), ia menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap dampak kebijakan internasional dan efektivitas subsidi yang digelontorkan pemerintah selama ini.
“Kami sadar bahwa persoalan yang dihadapi bangsa ini bukan semata urusan domestik. Dampak global sangat nyata, terutama bagi sektor padat karya seperti pertanian dan perikanan,” ujar Herman.
Herman menyoroti kebijakan tarif impor dari Amerika Serikat yang dinilai memberikan tekanan besar bagi pelaku usaha di Indonesia, khususnya dalam hal ekspor. Ia menilai kebijakan tersebut bukan hanya berdampak pada sisi perdagangan, tetapi juga menantang efektivitas struktur subsidi yang selama ini menjadi andalan untuk mendukung produktivitas serta kesejahteraan petani dan nelayan.
“Kami tengah menelaah subsidi pupuk, yang nilainya tahun ini mencapai Rp44 triliun dengan volume hampir 10 juta ton. Pertanyaannya: apakah ini benar-benar berdampak positif terhadap produktivitas dan kemakmuran rakyat?” ujarnya.
Lebih lanjut, Herman menjelaskan bahwa BAKN tidak hanya bertugas mengawasi kinerja pemerintah pusat, tetapi juga menelaah laporan keuangan dari seluruh lembaga pengguna anggaran negara, termasuk BUMN, BUMD, hingga pemerintah kabupaten dan kota. Menurutnya, mandat tersebut menegaskan posisi strategis BAKN dalam memastikan pengelolaan setiap rupiah uang rakyat secara akuntabel.
Dalam kesempatan yang sama, ia menyinggung adanya lima kementerian dan badan negara yang masih berstatus Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam laporan keuangannya. Ia menyebutkan bahwa Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional termasuk dalam daftar tersebut.
“Ini berarti masih ada temuan-temuan yang berulang dan belum terselesaikan. Termasuk di antaranya Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional,” tegasnya.
Herman juga menekankan pentingnya kolaborasi antara fungsi pengawasan dan pemberian solusi. Ia berharap forum-forum dialog seperti audiensi ini bisa menjadi ruang untuk merumuskan solusi konkret, bukan hanya menjadi wadah pengulangan masalah yang terus-menerus.
“Kalau ada solusi, mari kita usulkan bersama,” seru Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.
Dengan mengusung semangat transparansi dan keterbukaan, Herman menyatakan kesiapan BAKN untuk menjadi mitra dialog dan pengawasan yang aktif serta terbuka bagi publik.
“Insyaallah, kalau mau rutin diskusi di sini, kita atur waktunya. Kita butuh ruang-ruang seperti ini agar pengawasan tidak hanya tajam, tetapi juga solutif,” pungkasnya.
Sumber: fraksidemokrat.com
