Jakarta, PR Politik – Dinamika pengisian kekosongan kursi orang nomor dua di Indonesia tidak boleh memicu kegaduhan liar yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan dan roda pembangunan nasional. Setiap langkah politik dalam merespons situasi ketatanegaraan wajib tunduk sepenuhnya pada aturan konstitusi yang berlaku.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (Ketum AHY), mengingatkan publik serta elite politik untuk menahan diri dan memberi ruang bagi berjalannya mekanisme resmi negara menyusul mundurnya Gibran Rakabuming Raka.
“Jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” tegasnya dalam pernyataan pers di Auditorium Yudhoyono, Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta.
Dalam sikap resminya terkait isu Partai Demokrat calon Wapres pengganti Gibran, ia memastikan partainya tidak menyodorkan nama kandidat untuk mengisi jabatan tersebut. Merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, pengisian kekosongan kursi Wakil Presiden merupakan hak prerogatif Presiden untuk mengusulkan dua nama calon yang kemudian dipilih melalui sidang MPR RI.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden,” ujarnya sembari menegaskan bahwa partainya menyerahkan sepenuhnya hak pengusulan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto serta menghormati kewenangan parlemen.
Keputusan strategis ini diambil setelah berkonsultasi langsung melalui sambungan video pada Jumat pagi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yang tengah dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.
Dalam konferensi pers tersebut, AHY turut didampingi jajaran petinggi partai, antara lain Waketum Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY), Sekjen Herman Khaeron, Bendum Irwan Fecho, Kepala Bakomstra Herzaky Mahendra Putra, Kepala Bappilu M. Iftitah Sulaiman Suryanegara, Kepala BPoKK Ossy Dermawan, serta legislator Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman dan Hinca Pandjaitan.
sumber: Partai Demokrat
