Majalengka, PR Politik – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, Ateng Sutisna, meminta pemerintah membuka jalur usaha resmi bagi anggota Paguyuban Pengecer BBM Bersubsidi Majalengka. Menurutnya, penanganan persoalan pengecer BBM tidak cukup hanya melalui penertiban, tetapi juga perlu disertai solusi ekonomi bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari usaha tersebut.
Hal itu disampaikan Ateng saat menanggapi aspirasi paguyuban dalam kegiatan reses pada Minggu (8/11/2026). Ia menegaskan bahwa Solar subsidi dan Pertalite yang dibeli di SPBU untuk konsumsi sendiri tidak boleh dijual kembali melalui warung, kios, maupun pom mini di luar jaringan penyalur resmi.
“Saya memahami ada keluarga yang menggantungkan penghasilan pada usaha ini. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan syarat untuk masuk ke usaha yang sah, mendampingi pedagang yang sanggup memenuhinya, dan membantu yang perlu beralih usaha. Penjualan kembali di luar jalur resmi harus dihentikan. Warga yang berhak harus bisa membeli BBM sesuai peruntukan dan harga resmi,” ujarnya.
Ateng menilai, pemerintah perlu menangani dua persoalan secara bersamaan, yakni menegakkan ketentuan distribusi BBM dan memperhatikan kebutuhan ekonomi masyarakat yang selama ini memperoleh penghasilan dari perdagangan eceran. Upaya penertiban harus tetap berjalan sesuai ketentuan hukum, tetapi pemerintah juga perlu memberikan kejelasan mengenai peluang usaha yang dapat ditempuh oleh para pengecer.
Ia menjelaskan bahwa Solar subsidi termasuk Jenis BBM Tertentu (JBT), sedangkan Pertalite merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Penyaluran kedua jenis BBM tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 beserta perubahannya. Sementara itu, kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi wajib mengikuti ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya.
Ateng juga mengingatkan bahwa kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), akta pendirian paguyuban, ataupun penggunaan dispenser tidak secara otomatis memberikan kewenangan kepada seseorang untuk menjual kembali BBM bersubsidi atau BBM penugasan. Kegiatan penyaluran harus dilakukan melalui badan usaha dan jaringan penyalur yang memiliki izin serta penunjukan sesuai ketentuan.
Selain itu, penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dapat dikenai sanksi pidana apabila unsur pelanggarannya terpenuhi. Karena itu, pemerintah daerah tidak dapat membenarkan praktik penjualan kembali BBM subsidi hanya berdasarkan kesepakatan informal atau kebijakan daerah yang bertentangan dengan ketentuan nasional.
Dari sisi kepentingan masyarakat, praktik pembelian BBM di SPBU untuk kemudian dijual kembali berpotensi mengurangi ketersediaan bagi konsumen yang berhak. Kondisi tersebut dapat menyebabkan warga menghadapi antrean lebih panjang atau terpaksa membeli BBM dengan harga lebih tinggi.
Di sisi lain, Ateng meminta pemerintah memperhatikan keberlangsungan Pertamina Shop (Pertashop) sebagai bagian dari jaringan usaha resmi berskala mikro. Pelaku usaha yang telah menginvestasikan modal untuk menjalankan gerai dengan perizinan dan standar keselamatan perlu mendapatkan kepastian berusaha.
Menurutnya, penjualan BBM subsidi secara eceran di luar jaringan resmi berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak seimbang. Terlebih, praktik tersebut dapat memperoleh keuntungan dari perbedaan harga BBM subsidi dan nonsubsidi, sementara pelaku usaha resmi harus memenuhi persyaratan perizinan dan standar operasional.
Ateng juga mengingatkan bahwa skema subpenyalur tidak dapat dijadikan jalan pintas untuk melegalkan seluruh kegiatan penjualan BBM eceran. Berdasarkan Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2025, subpenyalur diperuntukkan bagi wilayah tertentu yang belum memiliki penyalur, terutama daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan terpencil, serta harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
Untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, Ateng mengusulkan empat langkah. Pertama, Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu berkoordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga untuk memetakan desa-desa yang masih mengalami kesulitan memperoleh layanan BBM.
Kedua, pemerintah daerah perlu memfasilitasi pendampingan bagi pengecer yang ingin beralih ke usaha resmi. Ketiga, akses konsumen yang berhak terhadap BBM subsidi harus dipermudah. Keempat, pengawasan perlu dilakukan terhadap seluruh rantai pasok, mulai dari SPBU hingga titik penjualan.
Ateng menegaskan akan membawa aspirasi tersebut ke Komisi XII DPR RI agar dapat dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait. Ia menilai, data mengenai wilayah yang sulit memperoleh layanan BBM, pelaku usaha yang siap bermitra, serta masyarakat yang membutuhkan surat rekomendasi menjadi dasar penting dalam merumuskan tindak lanjut.
“Saya akan mengusulkan agar aspirasi ini dibahas di Komisi XII bersama Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina Patra Niaga. Dari Majalengka kita perlu membawa data yang jelas tentang desa yang sulit dilayani, pelaku usaha yang siap bermitra, dan warga yang membutuhkan surat rekomendasi. Dengan data itu, tindak lanjutnya bisa diukur dan dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
