Jakarta, PR Politik – Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan gaji hakim hingga 280 persen dinilai bukan semata kebijakan fiskal, tetapi juga merupakan pernyataan moral dan arah baru dalam reformasi hukum nasional. Di tengah tuntutan publik akan peradilan yang bersih dan independen, kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin membenahi sistem keadilan dari hulunya—dengan menjamin kesejahteraan para hakim.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ir. Hj. Sari Yuliati, M.T., menyatakan dukungannya terhadap kebijakan ini. Baginya, menaikkan gaji hakim bukan soal nominal, melainkan soal menjaga kehormatan institusi peradilan.
“Hakim adalah simbol keadilan. Bila mereka masih dihimpit kebutuhan hidup dasar, bagaimana bisa kita menuntut putusan yang objektif dan bebas dari pengaruh?” ungkap Sari Yuliati.
Meski begitu, Sari menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan hakim harus disertai dengan komitmen kuat menjaga integritas dan independensi. Ia menekankan bahwa kesejahteraan bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi untuk menuntut tanggung jawab moral dan profesional dari para hakim.
Menurutnya, para hakim harus menjadi panutan dalam penegakan hukum—bukan hanya secara materi merasa cukup, tetapi juga menunjukkan keberanian moral dalam setiap putusannya.
Sari juga menyoroti peran penting Komisi Yudisial dalam sistem pengawasan. Ia meminta agar lembaga tersebut tidak pasif, tetapi aktif mengawal kinerja dan perilaku para hakim dengan pengawasan yang ketat, transparan, dan melibatkan masyarakat sipil.
“Dengan gaji tinggi, tidak ada lagi alasan untuk abai atau bermain-main dalam penegakan hukum,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa selama hampir dua dekade, para hakim—khususnya di tingkat pertama—bekerja dalam kondisi yang jauh dari layak. Banyak dari mereka tinggal di rumah kontrakan, mengandalkan tunjangan minim, dan menjalankan tugas di bawah tekanan sistemik.
Kini, dengan adanya kebijakan kenaikan gaji, Sari melihat Indonesia memasuki babak baru dalam sistem peradilan: hakim yang sejahtera harus menjadi hakim yang bersih.
Sebagai legislator dari Fraksi Partai Golkar dan mitra pemerintah, Sari melihat langkah ini sebagai bukti keseriusan Presiden Prabowo dalam meletakkan fondasi negara hukum yang kuat.
“Pemerintah tidak hanya ingin membangun infrastruktur fisik, tetapi juga kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang berkeadilan,” tuturnya.
Ia pun menegaskan kembali bahwa kebijakan ini adalah bentuk investasi jangka panjang negara terhadap masa depan hukum Indonesia.
“Kesejahteraan dan pengawasan harus beriringan. Ini bukan hadiah untuk hakim, ini adalah investasi negara untuk keadilan,” pungkasnya.
Sumber: kabargolkar.com
