Jakarta, PR Politik – Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) secara masif tidak boleh membutakan mata atas perlunya aturan main yang ketat demi melindungi kedaulatan nasional. Parlemen menegaskan bahwa regulasi teknologi dari negara luar tidak bisa diadopsi mentah-mentah tanpa menyesuaikan karakteristik dan kepentingan masyarakat Indonesia.
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mulai menyasar kalangan akademisi di perguruan tinggi untuk menyerap kajian ilmiah sebagai bekal menyusun tata kelola digital di level nasional maupun internasional.
“Harapannya dengan hadir di kampus-kampus, kita juga bisa mendapatkan masukan tentang bagaimana kita bisa meregulasi AI ini secara regulasi internasional maupun juga nanti ke depannya menjadi acuan untuk regulasi di Indonesia itu tersendiri,” ujar Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, saat berdialog di Universitas Mayasari Bakti (UMB), Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (7/11).
Ia mengingatkan bahwa gempuran teknologi digital di dunia pendidikan tinggi wajib diimbangi dengan penguatan daya pikir kritis mahasiswa agar tidak bergantung penuh pada sistem mesin. Di sisi lain, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menekankan bahwa seluruh langkah diplomasi ke luar negeri bertujuan memperjuangkan kepentingan publik domestik.
Setiap tahunnya, BKSAP aktif mengikuti 30 hingga 40 pertemuan global seperti Inter-Parliamentary Union (IPU) dan forum parlemen ASEAN, serta mengawal grup kerja sama bilateral dengan 102 negara untuk menyuarakan isu krusial, mulai dari krisis kemanusiaan Palestina dan Rohingya hingga ancaman disinformasi dan keamanan siber.
“Tapi kehadiran kami di sana adalah bagian dari menyuarakan suara dari masyarakat Indonesia, kepentingan masyarakat Indonesia di forum-forum internasional,” tegasnya.
Sinergi antara lembaga legislatif dan sivitas akademika Universitas Mayasari Bakti ini diproyeksikan menjadi jembatan strategis antara kajian riset kampus dengan perumusan resolusi di panggung dunia. Hasil serap aspirasi tersebut akan memperkaya posisi tawar delegasi Indonesia saat merundingkan tata kelola teknologi global.
Keterlibatan perguruan tinggi diharapkan memastikan upaya penguatan diplomasi parlemen dan regulasi AI benar-benar membumi dan berdampak langsung bagi perlindungan ruang digital masyarakat.
sumber : Fraksi Gerindra
