Karawang, PR Politik – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Fauzi Amro mengatakan, kapasitas produksi beras nasional Bulog dan stok yang tersimpan di gudang perlu dioptimalkan untuk mendukung penugasan pemerintah sekaligus mengantisipasi kelangkaan pangan. Oleh karenanya, perlu ada penguatan Perum Bulog penyangga pangan nasional untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan distribusi secara berkesinambungan.
“Kita bisa swasembada. Ada sekitar 5 juta ton yang ada di gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia. Ini akan membantu pemerintah dalam menempatkan Bulog sebagai buffer dalam distribusi pertanian yang ada di Indonesia,” ujarnya dalam Kunjungan Kerja BAKN ke Kantor Bulog Cabang Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/10).
Legislator NasDem dari Dapil Sumsel I itu menyebutkan, angka produksi beras nasional Bulog saat ini berada di kisaran 13,5 juta hingga 14 juta ton. Untuk memperkuat kapasitas lembaga, dirinya juga menyoroti kekurangan pembayaran pemerintah sekitar Rp13,8 triliun untuk periode 2022–2023 yang perlu segera diselesaikan.
Selain itu, Bulog mengusulkan skema pembayaran penugasan 50 persen di awal dan 50 persen di akhir. Menurutnya, skema tersebut perlu diperjuangkan bersama agar kedudukan Perum Bulog penyangga pangan memiliki dukungan likuiditas yang memadai.
“Bulog meminta pembayarannya seperti pupuk, 50 persen di depan, 50 persen di akhir. Kita, BAKN dan DPR, akan memperjuangkannya bersama-sama dengan BPI,” katanya.
Ia menjelaskan, Bulog juga mengusulkan perluasan komoditas pangan hingga jagung dan minyak goreng, yang ditopang pembangunan gudang di wilayah 3T. Dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan koordinasi bersama Danantara akan didorong guna memastikan efektivitas penyerapan produksi beras nasional Bulog.
“Bulog pada prinsipnya siap untuk mendistribusikan, menjadi buffer, menjadi bagian dari penugasan pemerintah, dengan dukungan PMN untuk membangun infrastrukturnya,” jelasnya terkait penguatan fungsi Perum Bulog penyangga pangan tersebut.
sumber : Fraksi Nasdem
