Makassar, PR Politik – Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di sejumlah SPBU Kota Makassar terus mengular dan meluas selama dua bulan terakhir. Kondisi berlarut-larut ini tidak hanya memicu kemacetan parah di ruas jalan protokol, tetapi juga memaksa sebagian warga menginap di jalanan demi mengantre giliran pengisian BBM.
Krisis pasokan ini kian mencekik mobilitas dan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput, menyusul diberlakukannya aturan pembatasan nominal pembelian Pertalite, yakni maksimal Rp50.000 untuk sepeda motor dan Rp300.000 untuk mobil.
Merespons rentetan kesulitan warga tersebut, Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan (Sulsel), Abdul Hayat Gani, menegaskan urgensi penuntasan krisis ini secara menyeluruh agar roda perekonomian rakyat kembali stabil dan tidak memicu kerugian ekonomi yang semakin dalam.
“Partai Perindo Sulsel menyatakan keprihatinan sekaligus berharap persoalan distribusi BBM dapat segera dituntaskan. Jangan sampai energi yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru mengalir ke tangan segelintir pihak yang mencari keuntungan di tengah kesulitan rakyat,” tegasnya dalam keterangannya, Senin (14/9).
Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ini menekankan bahwa kepastian pasokan serta keandalan rantai pasok energi merupakan instrumen vital bagi keberlangsungan usaha mikro dan sektor informal.
Oleh sebab itu, ia mendesak aparat berwenang dan pemda untuk memperketat pengawasan jalur distribusi bahan bakar demi menindak tegas celah penyimpangan maupun praktik mafia BBM di lapangan.
“BBM untuk rakyat, harus sampai kepada rakyat. Bukan diselewengkan untuk kepentingan pribadi,” ungkapnya.
“Dalam situasi seperti ini, masyarakat membutuhkan kehadiran negara melalui pelayanan yang cepat, adil, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” paparnya.
Pemulihan tata kelola dan transparansi distribusi BBM dipandang sebagai langkah mutlak untuk menyelamatkan urat nadi perekonomian kerakyatan di Sulawesi Selatan.
sumber : Partai Perindo
