Jakarta, PR Politik – Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Shohibul Imam, memeringatkan risiko ketidakakuratan data penyaluran bantuan sosial (bansos) yang berpotensi mencabut hak warga miskin dari akses perlindungan sosial negara.
Ia menegaskan bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) harus disusun secara sahih dan benar-benar mencerminkan kondisi riil perekonomian warga di akar rumput.
“Jangan sampai maksud saya dipaksakan, tetapi yang memunculkan nanti adalah exclusion error. Dan ini bisa menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” tegasnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAKN DPR RI bersama jajaran akademisi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9).
Menurut Shohibul, kekeliruan penetapan data berisiko memicu persepsi buruk di tengah masyarakat bahwa negara tidak hadir mendampingi warga yang membutuhkan. Kerap ditemukan di lapangan, tingkat desil pendapatan keluarga mendadak naik tanpa adanya perbaikan ekonomi riil.
“Yang bersangkutan tidak ada perubahan apa pun. Apakah penghasilannya kemudian meningkat? Apakah hartanya bertambah? Itu tidak ada, tetapi desilnya naik. Itu di lapangan terjadi seperti itu,” terangnya.
Ia menggarisbawahi bahwa kekeliruan validasi data berdampak langsung pada kelangsungan pendidikan anak-anak penerima Program Indonesia Pintar (PIP).
“Selama ini dia dapat bantuan, kalau SMP Rp900 ribu, SMA Rp1,8 juta. Itu untuk beli buku, beli tas, segala macam. Nah, ketika tiba-tiba tidak dapat, kalau paling cepat (masa sanggahnya) saja tiga bulan, bagaimana dengan kelanjutan pendidikannya?” katanya.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk menyempurnakan mekanisme sanggah agar warga yang kehilangan hak akibat pemutakhiran data memiliki ruang koreksi yang memadai.
“Jangan sampai persoalan data membuat masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlindungan sosial justru tidak terlindungi. Negara harus hadir memastikan mereka yang membutuhkan tetap mendapatkan haknya,” pungkasnya.
sumber : Fraksi Nasdem
