Jakarta, PR Politik – Musibah tragis kecelakaan Kapal Motor Penumpang (KMP) Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan transportasi laut nasional. Kapal rute Surabaya–Banjarmasin yang membawa sekitar 243 penumpang tersebut dilaporkan hilang kontak dan mengalami kecelakaan usai diterjang cuaca buruk pada Minggu (13/9).
Hingga Senin (14/9), tim SAR gabungan melaporkan sebanyak 108 penumpang berhasil diselamatkan, 6 orang meninggal dunia, sementara 129 penumpang lainnya masih dalam pencarian intensif.
Merespons tragedi kemanusiaan ini, Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Maluku, Saadiah Uluputty, menyampaikan rasa keprihatinan mendalam. Ia mendesak pemerintah untuk tidak menyederhanakan penyebab insiden hanya pada faktor cuaca semata.
“Keselamatan penumpang harus ditempatkan sebagai prioritas tertinggi. Kita tidak boleh membiarkan kecelakaan laut terus berulang kemudian setiap kejadian hanya dijelaskan sebagai faktor cuaca. Harus ada pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan apakah seluruh standar keselamatan dan kewajiban hukum telah dipenuhi,” tegasnya.
Ia menghendaki investigasi yang independen dan transparan untuk menguji kepatuhan kelaiklautan, mulai dari keabsahan sertifikasi kapal buatan tahun 1987 tersebut, fungsi navigasi, kesiapan alkes evakuasi, hingga pengawasan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar oleh pihak Syahbandar.
“Kalau ditemukan adanya kelalaian atau pelanggaran, jangan berhenti pada teguran administratif. Harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum,” tambahnya.
Sebagai wakil rakyat dari komisi yang membidangi isu hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Saadiah menggarisbawahi urgensi pemenuhan hak-hak korban beserta keluarganya secara komprehensif.
“Di balik angka 243 penumpang ada manusia, ada keluarga, ada anak, orang tua, dan saudara yang menunggu kepastian. Pemerintah harus hadir memberikan informasi yang akurat dan pelayanan terbaik kepada keluarga korban,” katanya.
Ia mendesak kementerian terkait untuk menjadikan musibah ini sebagai momentum perbaikan sistemik transportasi penyeberangan di Indonesia, terutama bagi masyarakat kepulauan.
“Indonesia adalah negara kepulauan. Masyarakat Maluku, termasuk masyarakat di wilayah kepulauan lainnya, sangat bergantung pada transportasi laut. Karena itu, keselamatan pelayaran bukan isu sektoral, melainkan persoalan kemanusiaan dan hak dasar masyarakat,” ujarnya.
“Semoga seluruh korban yang masih dalam pencarian segera ditemukan dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Pada saat yang sama, pemerintah harus memastikan tragedi seperti ini tidak kembali berulang,” pungkasnya.
sumber : Fraksi PKS
