PR Politik – Bahasa kekuasaan sedang menghadapi ujian baru di ruang publik. Bukan semata-mata soal pilihan kata Presiden Prabowo Subianto yang sesekali terdengar spontan, informal, bahkan kontroversial. Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana kekuasaan berbicara ketika berhadapan dengan kritik, terutama ketika kritik datang dari masyarakat, media, akademisi, pengamat, atau kelompok sipil.
Publik pernah mendengar “ndasmu etik”, lalu “nye-nye-nye”, “bajingan”, dan yang paling baru “londo ireng”. Masing-masing muncul dalam konteks yang berbeda. Namun, jika rangkaian tersebut dibaca sebagai bagian dari komunikasi politik, persoalannya tidak berhenti pada soal pilihan kata. Yang lebih mendasar adalah bagaimana kekuasaan seharusnya merespons kritik tanpa mengubah perbedaan pendapat menjadi pertarungan antara pemerintah dan pengkritiknya.
Presiden Prabowo dalam peringatan Harlah ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta, 23 Juli 2026, menyebut “londo ireng” ketika berbicara mengenai orang Indonesia yang dianggap mengabdi kepada kepentingan bangsa lain. Dalam pidato itu, Prabowo menyoroti kelompok-kelompok yang menurutnya kerap memandang pemerintah dari sisi negatif. Ia menyebut sejumlah profesi dan kelompok masyarakat sipil, termasuk kalangan pers, pengamat, serta LSM.
Pernyataan itu memantik kritik organisasi pers. Aliansi Jurnalis Independen menilai pelabelan tersebut dapat merendahkan dan mendelegitimasi kerja jurnalistik.
Polemik kemudian berkembang. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi mengatakan pemerintah juga memiliki hak untuk mengkritik. Menurutnya, kebebasan berpendapat berlaku dua arah: masyarakat boleh mengkritik pemerintah, pemerintah juga boleh mengkritik masyarakat. Hasan juga menjelaskan bahwa istilah “londo ireng” menurutnya ditujukan kepada kelompok tertentu yang dianggap kritis dan pesimis terhadap kerja pemerintah, bukan kepada masyarakat secara umum.
Secara sederhana, argumentasi tersebut terdengar masuk akal. Demokrasi memang tidak mengenal monopoli kritik. Pemerintah bukan objek pasif yang harus menerima setiap tudingan tanpa hak menjawab.
Namun, persoalannya tidak sesederhana itu.
Ketika Relasi Kuasa Tidak Simetris
Pemerintah dan masyarakat memang sama-sama memiliki hak berbicara. Tetapi keduanya tidak memiliki posisi kekuasaan yang sama.
Pemerintah memiliki kewenangan administratif, sumber daya negara, perangkat birokrasi, otoritas regulasi, dan instrumen penegakan hukum. Masyarakat sipil tidak memiliki perangkat kekuasaan yang sebanding. Karena itu, mengatakan bahwa “pemerintah juga boleh mengkritik rakyat” secara normatif benar, tetapi secara struktural belum cukup menjelaskan persoalannya.
Kebebasan berbicara dapat berlaku dua arah. Relasi kekuasaan tidak pernah sepenuhnya dua arah.
Ketika pemerintah secara agresif mengkritik balik warganya, persoalannya tidak berhenti pada hak untuk berbicara. Respons semacam itu dapat dipersepsikan sebagai bentuk intimidasi, karena kritik publik yang semestinya menjadi bagian mekanisme pengawasan justru berhadapan dengan serangan balik dari pihak yang sedang diawasi.
Menjadi Presiden atau pejabat negara berarti bersedia menempatkan diri di bawah mikroskop publik. Kebijakan, pernyataan, bahkan cara berbicara akan selalu menjadi bagian dari penilaian masyarakat. Karena itu, kritik tidak semestinya selalu diperlakukan sebagai serangan yang harus dibalas.
Ketika kritik lebih sering dijawab dengan serangan balik kepada pengkritik daripada penjelasan terhadap substansi persoalan, pemerintah dapat dipersepsikan defensif dan kurang membuka ruang bagi suara yang berbeda.
Ketika masyarakat mengatakan program pemerintah tidak efektif, pemerintah dapat menghadirkan data. Ketika media menemukan sekolah yang belum diperbaiki, pemerintah dapat menjelaskan jumlah sekolah yang telah direnovasi, kendala yang tersisa, dan target penyelesaiannya. Ketika LSM mengkritik suatu kebijakan, pemerintah dapat menunjukkan dasar hukum, kajian, dan indikator keberhasilannya.
Itulah komunikasi politik yang substantif.
Masalah muncul ketika substansi kritik bergeser menjadi persoalan identitas orang yang mengkritik. Perdebatan tidak lagi berada pada pertanyaan “apakah kritik itu benar?”, tetapi berubah menjadi “siapa yang mengkritik dan untuk kepentingan siapa?”
Dalam kasus “londo ireng”, pergeseran itu menjadi semakin kuat karena istilah tersebut memiliki muatan sejarah. Istilah itu merujuk pada pribumi yang diasosiasikan dengan pihak kolonial atau dianggap membantu kepentingan Belanda. Karena itu, ketika istilah tersebut dilekatkan pada wartawan, pengamat, dan LSM, maknanya tidak berhenti pada kritik terhadap isi pemberitaan atau pendapat. Ia membawa tuduhan yang lebih berat: ketidaksetiaan terhadap kepentingan nasional.
Dalam perspektif komunikasi, ini bukan persoalan kecil.















