Jakarta, PR Politik – Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungannya terhadap wacana penghapusan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) maupun ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.
Sikap tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, yang menilai sistem pemilu perlu disempurnakan agar seluruh pilihan politik masyarakat tetap dapat terwakili dalam sistem parlemen nasional.
Terkait teknis pelaksanaan apabila ambang batas dihapus, Eddy menjelaskan PAN mengusulkan mekanisme yang diterapkan di DPR RI dapat meniru sistem yang telah berjalan di tingkat daerah, baik di DPRD kabupaten/kota maupun DPRD provinsi.
Menanggapi kekhawatiran munculnya banyak partai di parlemen yang berpotensi menimbulkan konflik atau menyulitkan proses pengambilan keputusan, Eddy menegaskan bahwa jumlah fraksi di parlemen tetap dapat diatur melalui ketentuan undang-undang.
“Partai banyak tapi fraksi terbatas. Fraksi tetap dibatasi. Jadi nanti pengaturannya bisa misalnya sekian persen, di bawah sekian persen harus membentuk fraksi gabungan. Itu semua bisa diatur di dalam undang-undang pemilu,” tegas Eddy.
Menurutnya, pembatasan jumlah fraksi justru dapat menjadi solusi agar representasi politik tetap inklusif tanpa mengorbankan efektivitas kerja parlemen. Dengan mekanisme tersebut, suara pemilih yang mendukung partai-partai kecil tetap memiliki saluran representasi di DPR RI.
Eddy pun berharap gagasan penghapusan ambang batas tersebut dapat menjadi bagian penting dalam evaluasi serta pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu di masa mendatang.
“Ini salah satu upaya untuk memperbaiki sistem demokrasi kita agar seluruh pilihan masyarakat tetap bisa digaungkan di DPR,” pungkasnya.
