Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Singgih Januratmoko, menyatakan dukungan penuh sekaligus apresiasi tinggi atas menguatnya kembali usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Republik Indonesia ke-2, Jenderal Besar H.M. Soeharto. Menurutnya, dukungan ini didasari oleh berbagai capaian dan kontribusi mendasar Soeharto terhadap bangsa yang perlu dikaji secara objektif, proporsional, dan berimbang.
“Sejarah perjalanan bangsa mencatat dengan tinta emas peran sentral Alm. Soeharto. Dari sisi historis, beliau adalah tokoh yang memimpin proses peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, yang pada masanya berhasil mengembalikan stabilitas nasional dan pondasi ekonomi bangsa yang sempat porak-poranda. Kita tidak boleh melupakan jasa beliau dalam menancapkan tonggak pembangunan nasional melalui berbagai program yang terstruktur,” ujar Singgih dalam pernyataannya kepada awak media, Jumat (7/11/2025).
Lebih lanjut, Singgih menekankan pentingnya melihat jasa dan kontribusi Soeharto secara menyeluruh. Dalam kepemimpinannya selama lebih dari tiga dekade, Soeharto berhasil menegakkan stabilitas politik, mencapai swasembada pangan, dan membangun fondasi ekonomi nasional melalui program Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Pada 1984, Indonesia bahkan diakui oleh FAO (Food and Agriculture Organization) sebagai negara yang sukses mencapai swasembada beras—sebuah pencapaian monumental di bidang ketahanan pangan yang memberi dampak sosial dan ekonomi besar bagi jutaan rakyat.
“Revolusi Hijau dan program Keluarga Berencana (KB) adalah dua dari banyak kebijakan strategis yang tidak hanya memajukan sektor pertanian tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Ini adalah data dan fakta yang tidak terbantahkan,” tambahnya.
Dari sisi keagamaan, Singgih yang juga pernah aktif di Majelis Dakwah Islamiyah (MDI)—salah satu ormas yang berafiliasi dengan Golkar—menyebut Soeharto memiliki peran besar dalam menciptakan keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru dikenal dengan kebijakan yang mendukung pembangunan rumah ibadah dan fasilitas keagamaan, pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta upaya memperkuat hubungan konstruktif antarumat beragama.
“Stabilitas yang diciptakan pada era itu memungkinkan umat Islam dan pemeluk agama lain untuk menjalankan ibadah dengan tenang. Banyak kebijakan yang mendukung pengembangan dakwah dan pendidikan agama, yang turut membentuk karakter bangsa,” jelasnya.
Sebagai wakil rakyat dari Partai Golkar—partai yang tumbuh besar di era kepemimpinan Soeharto—Singgih menilai dukungan dari berbagai ormas seperti Muhammadiyah, NU, dan partai politik lain, termasuk Golkar, menunjukkan pengakuan kolektif terhadap jasa besar almarhum.
“Dukungan yang luas ini menunjukkan bahwa banyak elemen bangsa melihat kontribusi positif Alm. Soeharto. Tentu, setiap periode kepemimpinan memiliki dinamika dan catatannya masing-masing terhadap kekurangannya. Sejarah harus dilihat secara utuh, jujur, dan berimbang. Gelar Pahlawan Nasional adalah bentuk apresiasi tertinggi negara atas kontribusi luar biasa yang melebihi panggilan tugas. Dalam tradisi Islam, kita diajarkan untuk menjaga yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik (Al-muhafazhah ‘ala al-qadim ash-shalih wal akhdzu bil jadid al-ashlah). Jasa Pak Harto dalam perjuangan kemerdekaan, stabilisasi, dan pembangunan fondasi ekonomi nasional adalah warisan yang tidak dapat diabaikan,” tegas Singgih Januratmoko.
Menurutnya, Partai Golkar meyakini bahwa penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional merupakan langkah tepat untuk rekonsiliasi sejarah dan penguatan nilai kebangsaan, serta bentuk apresiasi proporsional atas pengabdiannya demi kemajuan dan keutuhan NKRI.
Singgih berharap proses pengkajian oleh pemerintah dan DPR dapat dilakukan dengan cermat, berdasarkan kelengkapan data historis, serta membuka ruang bagi berbagai perspektif agar keputusan yang dihasilkan benar-benar arif dan bijaksana demi persatuan bangsa.
