Jakarta, PR Politik – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) berkolaborasi dengan Pemerintah Republik Korea dan Global Green Growth Institute (GGGI) secara resmi meluncurkan proyek ASEAN-Korea Cooperation for Methane Mitigation (AKCMM) di Jakarta. Melalui peluncuran ini, Indonesia resmi menjadi negara ASEAN ketiga yang mengimplementasikan program strategis tersebut setelah Malaysia dan Filipina.
Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa penanganan sampah organik kini bertransformasi menjadi prioritas utama dalam ambisi iklim nasional. Mengingat komposisi sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) saat ini didominasi oleh 63 persen material organik, potensi emisi gas metana Indonesia diperkirakan melonjak hingga menyentuh angka 21 juta ton CO2e.
“Pengelolaan sampah bukan sekadar masalah kebersihan, melainkan pilar krusial dalam aksi iklim kita. Melalui proyek AKCMM ini, Indonesia berkomitmen untuk menghubungkan solusi praktis di lapangan dengan target penurunan emisi metana yang ambisius. Kami mengapresiasi dukungan Korea dan ASEAN dalam memperkuat sistem manajemen limbah yang lebih hijau dan berkelanjutan,” ujarnya dalam sambutannya.
Proyek AKCMM merupakan program kerja sama multilateral yang dirancang berjalan selama tiga tahun dengan total nilai investasi mencapai USD 20 juta. Program ini berada di bawah payung Partnership for ASEAN-ROK Methane Action (PARMA) dan disokong penuh oleh Pemerintah Republik Korea melalui ASEAN-Korea Cooperation Fund (AKCF).
Duta Besar Misi Republik Korea untuk ASEAN, LEE Chul, menyoroti bahwa kerja sama ini merupakan bentuk solidaritas regional yang nyata dalam mengerem laju pemanasan global. Menurutnya, mitigasi gas metana adalah bentuk intervensi taktis paling efektif untuk memberikan dampak positif jangka pendek bagi stabilitas iklim dunia.
“Republik Korea bangga dapat bermitra dengan Indonesia dan ASEAN melalui AKCF. Mitigasi metana adalah salah satu upaya strategis untuk memperlambat pemanasan global. Proyek AKCMM mencerminkan solidaritas Korea-ASEAN dalam menghadapi krisis iklim global melalui dukungan teknis dan finansial yang konkret bagi negara-negara anggota,” tuturnya.
Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN untuk Komunitas Sosial Budaya ASEAN, H.E. San Lwin, turut mengamini dan menekankan pentingnya menyelaraskan upaya regional dengan strategi iklim jangka panjang di Asia Tenggara menuju pembangunan rendah karbon.
“Mitigasi metana tetap menjadi komponen penting dalam agenda iklim ASEAN yang lebih luas serta upaya regional menuju pembangunan rendah karbon dan tangguh terhadap perubahan iklim. Dalam hal ini, proyek AKCMM memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat kerja sama regional, meningkatkan kapasitas teknis, serta mendukung implementasi aksi iklim yang praktis di negara-negara anggota ASEAN,” jelasnya.
Di sisi lain, Country Representative GGGI Indonesia, Rowan Fraser, menggarisbawahi bahwa proyek ini berupaya memecahkan kebuntuan birokrasi antara perumusan kebijakan di tingkat pusat dengan eksekusi riil di lapangan. Fokus utama GGGI adalah membangun ekosistem manajemen sampah yang terukur secara data sehingga memiliki daya tarik investasi (bankable).
“Proyek AKCMM dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dengan implementasi di tingkat daerah. Dengan memperbaiki sistem pengukuran emisi dan merancang skema pembiayaan yang tepat, kita tidak hanya mengurangi dampak gas rumah kaca, tetapi juga menciptakan efisiensi ekonomi dalam pengelolaan sampah di kota-kota besar Indonesia,” terangnya.
Pada pelaksanaannya, implementasi AKCMM di tanah air akan dikomandoi melalui Forum Kerja Nasional (FKN). Fokus utama pergerakannya meliputi penguatan regulasi, pembenahan sistem pemantauan emisi, pengembangan proyek yang layak secara finansial, serta penguatan dialog regional.
Program hijau ini diproyeksikan dapat menyokong langsung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sekaligus memperkokoh posisi tawar dan peran diplomasi hijau Indonesia di kawasan Asia Tenggara.
sumber : Kemenlh RI
