Jakarta, PR Politik – Bidang Perempuan dan Keluarga (Bipeka) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Forum Group Discussion (FGD) Regulasi dan Pelatihan Pembuatan Policy Brief pada Ahad (17/5). Agenda virtual ini diikuti oleh seluruh jajaran pengurus Departemen Kajian Strategis Bipeka dari berbagai wilayah di Indonesia.
Ketua DPP PKS Bipeka, Eko Yuliarti Siroj, menjelaskan bahwa pelatihan ini didesain sebagai instrumen pembekalan taktis bagi para pengurus struktural. Kemampuan tersebut diperlukan agar partai dapat merespons dinamika isu perempuan, anak, dan keluarga di tengah masyarakat secara cepat, tepat, dan solutif melalui rekomendasi kebijakan yang terstruktur.
“Tugas Departemen Kajian Strategis itu merespons isu juga merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perempuan, anak dan keluarga yang kita usulkan ke pihak-pihak terkait terutama dalam hal ini kepada pemerintah maupun fraksi,” urainya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa penyusunan sebuah policy brief atau ringkasan kebijakan tidak boleh hanya bersandar pada asumsi ataupun sekadar mengandalkan intuisi politik. Kehadiran data yang valid, akurat, dan mutakhir di lapangan mutlak diperlukan agar opsi kebijakan yang diajukan memiliki legitimasi kuat serta fungsional.
“Dukungan data dibutuhkan agar yang kita tawarkan kepada masyarakat menjadi sesuatu yang tidak hanya relevan tapi kontekstual, sesuai dengan kebutuhan lapangan,” lanjutnya menegaskan.
Ia menambahkan, penguasaan kompetensi ini harus merata di seluruh tingkatan kepengurusan dari pusat hingga ke daerah. Langkah desentralisasi kajian ini krusial karena setiap wilayah di Indonesia memiliki karakteristik sosial, budaya, dan masalah riil yang sangat spesifik, sehingga pendekatan penyelesaiannya tidak bisa diseragamkan.
“Tidak selamanya isu nasional itu bisa diterapkan persis sama di wilayah ibu masing-masing. Barangkali kekhasan daerah dari data yang ada bisa memberikan input implementasi kebijakan,” pungkasnya menutup arahan.
sumber : PKS
