Jakarta, PR Politik – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus memperkuat benteng kesiapsiagaan nasional demi membendung ancaman puncak kemarau ekstrem serta Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Ketegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Rohmat Marzuki, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penanganan Karhutla di Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta, Kamis (30/7).
Rakor strategis ini dipimpin langsung oleh Wakil Kapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, didampingi Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops Kapolri) Komjen Pol. Muhammad Fadil Imran, dan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Wahyu Widada. Agenda ini diikuti oleh pejabat utama Mabes Polri, serta seluruh Kapolda dan Kapolres rawan Karhutla se-Indonesia secara virtual, dengan paparan pendukung dari Kementerian Lingkungan Hidup, BMKG, BNPB, dan Basarnas.
Dalam forum tersebut, ia mengapresiasi kinerja solid lintas instansi yang terbukti ampuh mereduksi luasan area terbakar dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan data rekam jejak, luas Karhutla yang sempat menyentuh angka 2,61 juta hektare pada El Nino 2015 berhasil ditekan menjadi 1,64 juta hektare di tahun 2019, dan terus melorot hingga posisi 1,16 juta hektare saat El Nino 2023 melanda.
Kendati mencatatkan tren penurunan, ia melayangkan peringatan dini (early warning) menyusul rilis analisis dari BMKG. Lembaga meteorologi tersebut memprediksi bahwa kemarau dan fenomena El Nino tahun 2026 akan datang lebih awal, berdurasi lebih lama, serta memiliki tingkat kekeringan yang jauh lebih tinggi. Kondisi ini disinyalir sebagai gerbang pembuka dari siklus El Nino 4 tahunan yang berpotensi merembet hingga tahun 2027.
Ia menekankan bahwa strategi defensif di hulu (pencegahan) wajib ditempatkan di atas segala-galanya. Menyelamatkan satu hektare hutan dari percikan api jauh lebih bernilai ekonomis dan ekologis ketimbang melakukan operasi pemadaman saat api sudah berkobar hebat.
“Mari kita terus menjaga semangat kolaborasi yang terbukti telah berhasil. Kita hadapi El Nino 2026-2027 dengan satu komando, satu tujuan, dan satu semangat melindungi hutan, masyarakat, serta masa depan bangsa Indonesia,” tegasnya.
Sementara itu, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo menerangkan bahwa pelaksanaan Rakor ini merupakan bentuk komitmen akselerasi Korps Bhayangkara dalam mengeksekusi instruksi langsung Presiden Republik Indonesia. Instruksi tersebut sebelumnya disampaikan dalam Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan pada 28 Juli 2026 terkait antisipasi cuaca ekstrem dan anomali iklim.
Polri telah menginstruksikan seluruh jajaran di kewilayahan untuk bergerak melakukan patroli terpadu, menajamkan deteksi dini berbasis teknologi satelit, menyiagakan personel taktis, serta merajut kolaborasi instansional bersama TNI dan pemerintah daerah.
Korps baju cokelat ini memastikan koordinasi hilir akan dikunci rapat agar seluruh kebijakan presiden dapat diterjemahkan secara presisi di lapangan, mulai dari aspek pencegahan dini, pemadaman taktis saat krisis, penegakan hukum pidana bagi pembakar hutan, hingga fase pemulihan (recovery) pascabencana.
sumber : Kemenhut RI
