Jakarta, PR Politik – Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (MPP PKS) bergerak taktis membedah anatomi makroekonomi domestik dengan menggelar agenda Focus Group Discussion (FGD) Kebijakan Publik. Perhelatan strategis tersebut diselenggarakan secara khidmat di Aula Utama Kantor DPTP PKS, Jakarta, Selasa (9/6).
Ajang diskusi akbar ini membidik tema krusial “Dampak Depresiasi Rupiah dan Arah Reformasi Perekonomian Nasional” dengan menerjunkan langsung Direktur Next Policy sekaligus Dosen FEB Universitas Indonesia (UI), Yusuf Wibisono, selaku narasumber utama.
FGD MPP PKS ini diarsiteki sebagai laboratorium strategis untuk membaca anomali depresiasi mata uang Garuda. Forum sepakat bahwa kelemahan nilai tukar tidak boleh murni diisolasi sebagai gejolak pasar valuta asing (valas) jangka pendek semata, melainkan wajib dibaca sebagai draf sinyal darurat adanya malafidat struktural dalam arsitektur perekonomian nasional.
“Depresiasi rupiah merupakan cerminan dari kerentanan struktural yang telah berlangsung lama. Dalam tiga dekade pascakrisis Asia 1998, rupiah menunjukkan kecenderungan melemah dari waktu ke waktu. Tekanan eksternal seperti kenaikan suku bunga global, harga minyak, dan arus modal keluar memang menjadi faktor penting, tetapi akar persoalan utamanya tetap berada pada lemahnya kemampuan ekonomi domestik dalam menghasilkan pasokan devisa yang stabil, produktif, dan berkelanjutan,” urainya membedah draf kerapuhan moneter di Jakarta.
Salah satu sorotan tajam yang memicu perdebatan dalam FGD MPP PKS ini adalah adanya draf anomali pelemahan rupiah yang terjadi justru di tengah kepungan angka surplus neraca perdagangan nasional. Secara teoritis-saintifik, limpahan surplus perdagangan semestinya bertindak sebagai jangkar kokoh yang memperkuat nilai tukar hibrida.
Namun, performa surplus dagang Indonesia dinilai tidak bertenaga menyokong rupiah lantaran strukturnya masih bergantung kronis pada ekspor komoditas mentah Sumber Daya Alam (SDA) bernilai tambah rendah, seperti minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, besi baja kasar, bahan bakar mineral, serta produk primer lainnya. Kondisi pelik ini membuktikan bahwa yurisdiksi Indonesia belum sepenuhnya merdeka dari jebakan ekonomi berbasis komoditas (commodity trap).
Ia juga menelanjangi draf tingginya angka ketergantungan impor nasional lintas sektoral, mulai dari komoditas pangan pokok, pasokan energi, mesin pabrikasi, penguasaan teknologi siber, pupuk pertanian, bahan tekstil, baja, hingga perangkat elektronik. Gurita impor ini menyebabkan draf depresiasi rupiah langsung melayangkan efek kejut negatif yang meluas terhadap lonjakan biaya hidup masyarakat bawah, pembengkakan biaya produksi industri daerah, inflasi impor (imported inflation), serta memperberat beban defisit anggaran negara.
Lebih mendalam, kajian ilmiah MPP PKS ini membongkar draf risiko bahaya dari jebakan kebijakan suku bunga tinggi (high-interest rate trap). Instrumen pengetatan moneter dan permainan pasar uang diakui andal menahan laju depresiasi secara instan dalam jangka pendek. Namun, jika ramuan bunga tinggi dipasang terlalu lama tanpa diimbangi draf reformasi struktural yang kuat, kebijakan tersebut berisiko menaikkan biaya dana (cost of fund), mencekik investasi produktif, melumpuhkan daya beli, serta membuat sektor riil terkapar.
Oleh karena itu, MPP PKS menegaskan draf manifesto politiknya bahwa stabilitas rupiah mustahil bisa dirawat secara abadi jika hanya mengandalkan suntikan intervensi pasar valas dan pendekatan moneter kaku. Stabilitas nilai tukar yang berkelanjutan menuntut adanya draf transformasi ekonomi yang lebih radikal, melalui diversifikasi pasar ekspor, substitusi impor strategis, pengetatan ketahanan pangan dan energi, serta disiplin anggaran fiskal pada APBN.
“Bahwa cadangan devisa tetap penting sebagai bantalan stabilitas, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya instrumen pertahanan. Fondasi rupiah yang sehat harus dibangun dari produktivitas ekonomi, ekspor bernilai tambah, industri domestik yang kuat, serta sumber devisa yang berkelanjutan. Bahwa depresiasi rupiah harus dijadikan momentum untuk memperbaiki arah pembangunan nasional. Indonesia tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif, tetapi perlu memperkuat kualitas pertumbuhan yang produktif, inklusif, tahan krisis, berbasis industri, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan mengurangi ketergantungan eksternal,” desaknya mempertegas draf rilis edukasinya.
Manifes draf rekomendasi strategis hasil FGD MPP PKS ini secara resmi mengunci tujuh poin tuntutan aksi nasional:
-
Eksekusi reformasi total cetak biru industri nasional.
-
Perancangan peta jalan (roadmap) substitusi impor barang modal siber secara agresif.
-
Penguatan benteng ketahanan pangan dan kedaulatan energi daerah.
-
Diversifikasi komoditas ekspor serta perluasan wilayah negara tujuan dagang.
-
Penataan ulang regulasi lalu lintas arus modal dan kebijakan suku bunga hibrida.
-
Akumulasi cadangan devisa berbasis penguatan sektor produktif non-komoditas.
-
Mitigasi dan pengendalian risiko fiskal akibat fluktuasi harga energi global.
Menutup draf paparan ilmiahnya, ia melayangkan draf kesimpulan kuat bahwa agenda penyelamatan rupiah wajib ditempatkan dalam satu napas reformasi besar perekonomian nasional.
“Dengan demikian, agenda penguatan rupiah harus ditempatkan sebagai bagian dari reformasi besar perekonomian nasional. Rupiah yang kuat tidak dapat dibangun hanya dengan intervensi pasar dan kenaikan suku bunga. Rupiah yang kuat membutuhkan ekonomi yang kuat,” pungkasnya mengunci draf konsolidasi publik PKS tanpa menyisakan celah bagi munculnya bias kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.
sumber : PKS
