Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Primus Yustisio, menyoroti proses seleksi dan distribusi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang dinilainya masih sarat persoalan. Kritik tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama jajaran Eselon I Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (11/9/2025).
Menurut Primus, LPDP yang selama ini dikenal sebagai salah satu program beasiswa paling bergengsi pemerintah belum sepenuhnya transparan. Ia menilai laporan tahunan yang dipublikasikan hanya berupa data agregat tanpa rincian jelas mengenai asal dan tujuan penerima beasiswa.
“LPDP ini kurang transparan kalau menurut saya. Laporan yang disampaikan ke publik setiap tahun hanya berupa data agregat. Tapi detailnya, ke mana dan dari mana, itu yang perlu dibuka,” tegas Primus.
Selain masalah keterbukaan data, ia juga menyoroti aspek keadilan dalam distribusi beasiswa. Menurutnya, LPDP perlu lebih memprioritaskan calon penerima dari kalangan kurang mampu dibandingkan hanya mengedepankan prestasi akademik semata.
“Kalau boleh saya tekankan, yang tidak mampu dulu. Kadang yang berprestasi itu belum tentu berasal dari keluarga tidak mampu. Justru di Indonesia, yang berprestasi biasanya orang tuanya sudah di atas rata-rata secara finansial. Ini yang harus dipilah,” jelasnya.
Primus bahkan mengungkap pengalaman pribadi keluarganya. Keponakannya pernah gagal mendapatkan LPDP, padahal kemudian justru memperoleh beasiswa dari Belanda. Baginya, kasus tersebut menunjukkan bahwa talenta muda Indonesia bisa lebih dihargai lembaga asing dibandingkan program dalam negeri.
Dalam rapat tersebut, ia juga mengurai sejumlah catatan kritis, di antaranya:
-
Proses seleksi LPDP dinilai terlalu berlapis dan menyulitkan calon pendaftar.
-
Persyaratan dianggap berlebihan serta membingungkan sebagian pendaftar.
-
Minimnya transparansi data penerima beasiswa sehingga publik sulit menilai ketepatan sasaran program.
Ia mendorong adanya skema beasiswa afirmasi untuk masyarakat miskin, jalur khusus bagi daerah tertinggal, hingga program percepatan bagi talenta muda berprestasi luar biasa.
“Rasa keadilan itu harus dirasakan oleh setiap lapisan. Itu yang saya harapkan. Saya tidak sedang marah, Pak, dan juga tidak sedang akting,” ujarnya.
Primus menegaskan bahwa LPDP harus benar-benar menjadi instrumen pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Menurutnya, beasiswa tidak boleh hanya menjadi simbol prestise, melainkan hadir untuk membuka kesempatan lebih luas bagi anak bangsa dari berbagai latar belakang sosial ekonomi.
Sumber: fraksipan.com
