Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mohamad Toha, menanggapi aksi demonstrasi besar-besaran di Kabupaten Pati yang mendesak Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Ia meminta pemerintah provinsi dan pusat segera turun tangan untuk mengatasi persoalan yang dipicu rencana kenaikan pajak tersebut.
Mohamad Toha mengimbau seluruh massa aksi agar menyampaikan aspirasi secara tertib dan menghindari tindakan anarkis. Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum adalah hak konstitusional warga negara, namun harus dilakukan dengan menjunjung hukum dan menjaga keamanan bersama.
“Saya memahami keresahan masyarakat Pati, namun saya mengajak seluruh pihak untuk tidak melakukan aksi yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun orang lain. Aspirasi akan lebih kuat jika disampaikan dengan damai dan tertib,” tegas Mohamad Toha, Rabu (13/8/2025).
Legislator asal Dapil Jawa Tengah V itu juga mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat untuk segera memediasi persoalan tersebut. Ia menilai peran pemerintah di tingkat atas penting untuk memastikan penyelesaian masalah berjalan cepat, adil, dan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
“Ketegangan antara Bupati Pati dan masyarakat tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Saya mendorong agar semua pihak duduk bersama, membuka ruang dialog, dan mencari solusi terbaik demi kepentingan masyarakat Pati,” ujarnya.
Mantan Wakil Bupati Sukoharjo dua periode itu menegaskan, jalur komunikasi yang sehat antara pemerintah daerah dan warganya akan menjadi kunci meredakan tensi dan mengembalikan stabilitas di daerah.
Diberitakan sebelumnya, ratusan ribu massa aksi berkumpul di Alun-Alun Pati menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya, karena dinilai tidak layak menjadi kepala daerah. Sebelumnya, Sudewo sempat menantang masyarakat untuk menggelar demo dan menyatakan tidak gentar meski yang berunjuk rasa mencapai 50 ribu orang.
Aksi demonstrasi ini bermula dari rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Meski Bupati Sudewo akhirnya membatalkan kebijakan itu dan mengembalikannya seperti periode 2024, masyarakat tetap tidak puas dan melanjutkan aksi untuk mendesak dirinya lengser. Massa aksi bahkan menyatakan akan terus menduduki alun-alun sampai tuntutan mereka terpenuhi.
Sumber: fraksipkb.com
