Jakarta, PR Politik – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani tiga produk hukum penting yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta investasi strategis nasional. Penandatanganan ini berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 24 Februari 2025.
Presiden menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, ia juga menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
“Selanjutnya saya juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.
Penandatanganan tiga produk hukum ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan investasi nasional dan memperkuat BUMN. Dengan adanya Danantara sebagai lembaga pengelola investasi strategis, diharapkan optimalisasi aset negara dapat semakin meningkat demi kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Presiden juga secara resmi menetapkan jajaran Dewan Pengawas serta Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara melalui Keputusan Presiden. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kinerja BPI Danantara dalam meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
Hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut sejumlah pejabat negara, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Sumber: setneg.go.id
