Jakarta, PR Politik – Daya beli masyarakat mulai terancam menjelang libur akhir tahun setelah harga cabai merah secara nasional melampaui Harga Acuan Pemerintah (HAP) di angka Rp73.743 per kilogram, bahkan menembus Rp80.000 per kilogram untuk jenis cabai keriting dan rawit merah di sejumlah pasar wilayah Jakarta. Tekanan inflasi pangan bergejolak (volatile food) juga mulai merembet ke komoditas bawang merah di kisaran Rp45.000 per kilogram serta daging ayam ras, sementara beras dan minyak goreng masih bertahan di level stabil tinggi.
Merespons tren kenaikan yang sudah terasa sejak pertengahan November ini, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) II (Pulau Lombok), Abdul Hadi, meminta pemerintah tidak lamban mengambil langkah pencegahan guna meredam lonjakan harga pangan Nataru 2026 dan Tahun Baru 2027.
“Kenaikan harga pangan jelang akhir tahun adalah pola berulang yang seharusnya bisa kita cegah sejak dini. Pemerintah tidak boleh menunggu harga melambung tinggi baru bertindak. Penguatan distribusi dan intervensi pasar harus mulai digencarkan sekarang,” ujarnya di Jakarta, Jumat (20/11).
Ia memetakan pemicu utama lonjakan harga pangan Nataru berasal dari tingginya curah hujan yang mengganggu panen hortikultura, panjangnya rantai pasok distribusi, serta meningkatnya konsumsi warga. Untuk mengendalikan situasi, ia meminta kementerian dan lembaga terkait rutin menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM), mempercepat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), memfasilitasi ongkos angkut dari daerah surplus ke daerah defisit, serta menggandeng aparat penegak hukum memberantas spekulan penimbun barang.
“Tekanan saat ini dipicu kombinasi faktor musiman, seperti tingginya curah hujan yang mengganggu produksi hortikultura, panjangnya rantai pasok dari sentra produksi ke wilayah konsumen, serta mulai naiknya permintaan. Jika tidak segera diantisipasi, komoditas seperti cabai, bawang merah, daging ayam, dan telur berisiko terus merangkak naik hingga puncak libur akhir tahun di bulan Desember,” jelasnya.
Sebagai mitra kerja Kementerian Pertanian, Bulog, dan Badan Pangan Nasional, Abdul Hadi memastikan Fraksi PKS di Komisi IV DPR RI berdiri di barisan terdepan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga keterjangkauan harga sekaligus mengunci agenda swasembada pangan. Ia juga meminta pemerintah memaksimalkan peran daerah lumbung pangan seperti NTB, khususnya Pulau Lombok, agar serapan panen berjalan adil bagi petani sekaligus mampu meredam lonjakan harga pangan Nataru.
“Kami di Komisi IV DPR RI mendukung penuh langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kedaulatan dan swasembada pangan sebagai prioritas utama bangsa. Capaian swasembada yang telah dibangun harus terus kita kawal keberlanjutannya, mulai dari perlindungan harga gabah petani, modernisasi pertanian, hingga pembenahan tata niaga pangan dari hulu ke hilir. Pangan adalah urusan perut rakyat. Dengan kolaborasi yang solid dan eksekusi kebijakan yang tepat di lapangan, kita yakin masyarakat dapat menyambut akhir tahun dengan tenang, harga tetap terkendali, dan fondasi swasembada pangan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo semakin kokoh,” pungkasnya.
sumber : Fraksi PKS















