Jakarta, PR Politik – Pemerintah menegaskan komitmen untuk menjadikan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebagai instrumen strategis untuk memperluas akses pekerja terhadap rumah layak dan terjangkau. Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, saat menghadiri Rapat Komite Tapera di Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Yassierli menyatakan keberhasilan Tapera ditentukan oleh tata kelola yang transparan dan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Ia juga menekankan bahwa pemerintah akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materiil UU Tapera. Kemnaker saat ini sedang menyusun regulasi teknis besaran simpanan Tapera melalui mekanisme tripartit. Ia juga mendorong BP Tapera untuk meningkatkan layanan digital, mengoptimalkan aset, dan memperluas skema pembiayaan perumahan.
“Tapera harus menjadi harapan baru bagi jutaan pekerja yang ingin memiliki rumah. Sinergi, transparansi, dan inovasi adalah kuncinya,” ujar Yassierli.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sekaligus Ketua Komite Tapera, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa Kebijakan Umum dan Strategis (KUS) Tapera 2025–2029 akan menjadi pedoman utama dalam memperluas akses hunian. KUS ini juga mendukung Program 3 Juta Rumah hingga 2029, dengan target 74% rumah tangga tinggal di rumah layak.
“Tapera adalah instrumen gotong royong nasional. Dengan dana jangka panjang yang dikelola transparan dan berkelanjutan, kita ingin generasi milenial, Gen Z, pekerja informal, hingga masyarakat berpenghasilan rendah bisa mengakses rumah layak,” kata Maruarar.
KUS Tapera menetapkan empat misi utama: memperkuat tata kelola, memperluas kepesertaan, mengoptimalkan pemupukan dana, serta memperluas skema pembiayaan perumahan. Kebijakan ini juga diarahkan pada pengembangan perumahan publik vertikal, peremajaan kawasan kumuh, dan sinergi dengan pembangunan infrastruktur dasar permukiman. Dengan KUS Tapera 2025–2029, pemerintah berharap BP Tapera semakin berperan dalam memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan rakyat dan mewujudkan hunian layak bagi seluruh masyarakat.
sumber : Kemenaker RI
