Jakarta, PR Politik – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatatkan prestasi bersejarah di sektor hulu migas sepanjang tahun 2025. Untuk pertama kalinya dalam hampir satu dekade, realisasi rata-rata lifting minyak bumi nasional berhasil memenuhi, bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Berdasarkan data kinerja tahun 2025, rata-rata lifting minyak bumi (termasuk Natural Gas Liquid/NGL dan kondensat) tercatat mencapai 605,3 ribu barel per hari (Thousand Barrels of Oil Per Day/MBOPD). Angka ini setara dengan 100,05 persen dari target yang dicanangkan pemerintah.
“Alhamdulillah, target kita hari ini, itu mencapai 605,3 ribu barel atau sama dengan 100,05 persen. Jadi target lifting kita, Alhamdulillah mencapai target, bahkan melampaui sekalipun ini sedikit,” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (8/1).
Pencapaian ini menjadi titik balik penting bagi ketahanan energi nasional. Bahlil mengungkapkan bahwa sejak tahun 2016, realisasi lifting minyak terus berada di bawah target APBN dan cenderung mengalami penurunan hingga menyentuh angka 580 ribu barel pada tahun 2024.
“Pertama itu kenaikan lifting kita itu di 2008, itu karena ada (Lapangan) Banyu Urip. Kemudian 2015-2016, setelah itu tidak pernah lagi lifting kita mencapai target APBN. Alhamdulillah, kali ini kita tercapai,” lanjut Bahlil menjelaskan histori produksi migas tanah air.
Sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kementerian ESDM kini membidik target ambisius yakni produksi 1 juta barel per hari pada tahun 2030. Untuk mengakselerasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan tiga langkah strategis:
-
Ekspansi Eksplorasi: Penawaran 61 wilayah kerja (WK) baru bagi investor dan pelaku usaha.
-
Inovasi Teknologi: Penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) dan horizontal fracking untuk memaksimalkan sumur-sumur tua maupun cadangan baru.
-
Reformasi Birokrasi: Penyederhanaan regulasi hulu migas, integrasi perizinan, dan evaluasi insentif bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Pemerintah berkomitmen untuk memastikan iklim investasi di sektor hulu migas tetap atraktif sehingga proses produksi dapat berjalan lebih efisien guna memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
sumber : ESDM RI
