Jakarta, PR Politik – Pemerintah mempertegas langkah untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM). Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, usai menghadap Presiden Prabowo Subianto, melaporkan rencana penataan ulang izin pertambangan guna memastikan negara mendapatkan porsi keuntungan yang lebih dominan sesuai mandat Pasal 33 UUD 1945.
Ia menjelaskan bahwa evaluasi ini akan menyasar seluruh izin pertambangan, baik yang sudah berjalan (eksisting) maupun permohonan izin baru.
“Saya secara kebetulan dipanggil oleh Bapak Presiden untuk membahas beberapa perkembangan termasuk dalamnya adalah harga crude BBM terhadap ICP. Yang kedua juga kita membahas tentang penataan tambang ke depan yang harus dimiliki oleh sebagian besar kepemilikannya oleh negara. Dan itu terkait dengan implementasi daripada Pasal 33,” ujarnyal di Istana Negara, Selasa (5/5).
Dalam upayanya memaksimalkan penerimaan negara, Kementerian ESDM tengah melakukan simulasi (exercise) untuk menerapkan pola kerja sama yang selama ini digunakan di sektor minyak dan gas bumi. Skema seperti cost recovery atau gross split akan dikaji untuk diadaptasi ke dalam sektor mineral dan batubara (minerba).
“Khususnya pertambangan-pertambangan, baik yang lama maupun yang baru, itu nanti akan kita mencoba untuk mengoptimalkan pendapatan negaranya secara maksimal. Dan ini kita akan menggunakan contoh seperti pembagian hasil daripada pengelolaan migas kita. Migas kita itu kan ada cost recovery, ada gross split. Mungkin pola-pola itu yang akan kita coba kita exercise untuk kita bangun, untuk bisa melakukan kerjasama dengan pihak swasta,” tuturnya.
Bahlil menekankan bahwa meski skema konsesi tetap berjalan, keseimbangan pendapatan harus bergeser ke arah negara. “Tetap konsesi, tetapi kita akan mengoptimalkan untuk pendapatan agar seimbang dengan negara. Dan negara harusnya akan mendapatkan porsi yang lebih besar,” tegasnya.
Selain penataan tambang, pemerintah secara serius mengkaji peralihan konsumsi energi masyarakat dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG). Langkah substitusi ini diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp130 triliun karena ketergantungan pada impor LPG dapat dihapuskan.
Ia menyebut harga CNG akan jauh lebih terjangkau bagi rakyat, yakni sekitar 30 persen lebih murah dibandingkan LPG, karena ketersediaan gas dan infrastruktur industrinya berasal sepenuhnya dari dalam negeri.
“Karena yang pertama gasnya itu ada di kita dan industrinya ada di kita, dalam negeri. Jadi tidak kita melakukan import. Cost transportasinya aja sudah bisa meng-cover. Dan yang kedua, dia itu berada di hampir semua wilayah yang ada sumber-sumber gasnya. Jadi itu jauh lebih efisien,” jelasnya.
Tantangan teknis utama dalam transisi ini adalah faktor keamanan, mengingat CNG memiliki tekanan yang sangat tinggi mencapai 250 bar. Saat ini, pemerintah tengah melakukan modifikasi pada tabung gas 3 kilogram agar mampu menampung tekanan tersebut dengan aman sebelum dilempar ke pasar secara luas.
Hasil uji coba modifikasi tabung tersebut diperkirakan akan rampung dalam dua hingga tiga bulan mendatang. Program ini diharapkan tidak hanya menekan beban subsidi energi, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional berbasis sumber daya domestik.
sumber : ESDM RI
