Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muh Haris, menyampaikan apresiasi atas kebijakan pemerintah dalam menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 kepada jutaan pekerja dan buruh di seluruh Indonesia.
Menurut Haris, program ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat pekerja sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kami mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto dan langkah cepat Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam menyalurkan BSU. Ini bukti nyata bahwa negara hadir untuk rakyat, khususnya para pekerja yang menjadi tulang punggung ekonomi,” ujar Haris, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I, Selasa (24/06).
BSU sebesar Rp600 ribu per orang dinilainya mampu menjadi bantalan sosial yang sangat berarti, khususnya di tengah kondisi ekonomi nasional yang masih dalam tahap pemulihan. Namun, ia juga menekankan pentingnya aspek ketepatan sasaran dan integritas dalam pelaksanaannya.
“Program ini akan sangat berarti jika menjangkau seluruh pekerja yang memang berhak. Oleh karena itu, validasi data, mekanisme distribusi yang efisien, dan pengawasan yang ketat menjadi kunci keberhasilan,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi IX yang membidangi ketenagakerjaan, kesehatan, dan kependudukan, Muh Haris menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pro-rakyat, terutama yang berpihak kepada buruh dan masyarakat rentan.
“Fraksi PKS secara konsisten mendorong kebijakan afirmatif terhadap buruh dan pekerja. Kami juga meminta agar BSU ini bisa menjadi bagian dari skema perlindungan jangka panjang bagi ketenagakerjaan Indonesia, bukan hanya bersifat temporer,” lanjutnya.
Haris juga berharap penyaluran BSU dapat menjadi sinyal positif bagi pelaku usaha dan sektor swasta untuk memperkuat kemitraan yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan para pekerja demi menggairahkan kembali ekonomi nasional.
Sumber: fraksi.pks.id
