Jakarta, PR Politik – Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, M. Misbakhun, menyatakan bahwa ekspor listrik hijau ke Singapura menjadi bukti nyata kesiapan Indonesia untuk tampil sebagai pemain utama dalam sektor energi baru terbarukan (EBT) di kancah global.
Pernyataan ini disampaikan Misbakhun menyusul penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Energi, Sains & Teknologi Singapura Tan See Leng di Kantor Kementerian ESDM, yang menandai awal kerja sama lintas negara dalam bidang energi hijau.
“Kerja sama lintas negara itu menandai langkah konkret Indonesia dalam memperkuat posisi sebagai pemain global di sektor energi hijau,” ujar Misbakhun, Jumat (13/6/2025).
Ia menyebut kerja sama ini sebagai momentum strategis di tengah transisi energi global yang semakin kuat menuju penggunaan energi bersih dan berkelanjutan.
Dalam perjanjian tersebut, terdapat tiga poin utama yang disepakati kedua negara. Pertama, pengembangan Zona Industri Berkelanjutan yang difokuskan pada kawasan industri ramah lingkungan dengan teknologi rendah emisi.
Kedua, kerja sama dalam hal interkoneksi dan perdagangan listrik lintas negara, termasuk pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan sistem penyimpanan energi berbasis baterai (Battery Energy Storage System/BESS).
Ketiga, kolaborasi dalam teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon lintas batas untuk mendukung target emisi bersih kedua negara.
Misbakhun menjelaskan bahwa kerja sama ini berpotensi memberikan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan bagi Indonesia. Pemerintah memperkirakan tambahan devisa sebesar 4 hingga 6 miliar dolar AS per tahun, penerimaan negara antara 210 hingga 600 juta dolar AS per tahun, serta pembukaan lebih dari 418.000 lapangan kerja baru di sektor manufaktur, konstruksi, dan pemeliharaan infrastruktur energi hijau.
“Ini momentum untuk mempercepat transisi energi sekaligus menunjukkan kesiapan Indonesia menjadi pemain kunci dalam pasar EBT global,” tegasnya.
Namun demikian, Misbakhun mengingatkan pentingnya perencanaan matang agar kerja sama ini memberikan keuntungan seimbang bagi kedua negara.
Ia menilai kolaborasi strategis ini sejalan dengan komitmen Indonesia menuju Net Zero Emission serta mendukung implementasi Paris Agreement.
“Pemerintah harus memastikan adanya dukungan regulasi dan insentif agar investasi dan transfer teknologi berjalan optimal, serta membawa manfaat jangka panjang bagi ekonomi nasional,” pungkasnya.
Sumber: kabargolkar.com
