Jakarta, PR Politik – Peningkatan status siaga kedaruratan lingkungan di kawasan rawan bencana direspons cepat oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) melalui akselerasi program mitigasi karhutla lahan gambut, di mana rangkaian strategi pencegahan terpadu ini diawali dengan peninjauan lapangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, pada Minggu (1/11), lalu ditindaklanjuti lewat konsolidasi nasional bersama 400 lebih pimpinan perusahaan pemegang konsesi di Jakarta, Senin (3/11).
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat meninjau secara langsung efektivitas penerapan sistem pembalikan aliran air serta keandalan sarana pembasahan kembali (rewetting system) di areal gambut tapak sebelum menginstruksikan penerapannya secara serentak di seluruh wilayah konsesi swasta.
“Kita ingin memastikan bahwa di wilayah konsesi mereka tidak boleh ada kebakaran. Tidak boleh ada titik-titik api yang berpotensi menjadi kebakaran, dan mitigasi itu harus dilakukan dengan berbagai cara, khususnya melalui skenario pembasahan (rewetting system) di lahan gambut,” tegasnya.
Guna memperketat tata kelola di lapangan, ia menetapkan empat arahan operasional mendesak, yaitu pencadangan air via sekat kanal (canal blocking), penguatan infrastruktur buffer zone, pembentukan skema kesiapsiagaan darurat kolaboratif berbasis pentahelix, serta pelaksanaan sistem pelaporan audit lingkungan transparan.
Implementasi teknis pembasahan hidrologi ini disokong oleh terbangunnya 34.989 unit sekat kanal di lahan gambut seluas 4,15 juta hektare milik 314 perusahaan, disamping 8.857 unit sekat kanal yang tersebar di wilayah pemukiman dan kawasan penyangga.
Deputi Tata Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan KLH/BPLH Sigit Reliantoro menambahkan bahwa pengujian berkala terhadap sekat kanal amat vital dalam menakar daya tahan kelembapan gambut.
“Selanjutnya, kita juga melakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pembangunan sekat kanal dalam mencegah kebakaran gambut. Hal ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa pembangunan sekat kanal merupakan salah satu instrumen utama dalam pengelolaan tata air ekosistem gambut untuk mencegah kebakaran,” tuturnya.
Transformasi tata kelola pencegahan kebakaran hutan berbasis ambang hidrologis yang diusung Indonesia ini pun memanen apresiasi dari lembaga internasional.
“Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dan bahkan menjadi salah satu negara terdepan di dunia dalam upaya restorasi lahan gambut dan pencegahan kebakaran, dan kami mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dalam upaya tersebut,” ungkap Lead Environment Specialist World Bank Franka Braun.
Guna memastikan asas kepatuhan industri, KLH/BPLH mengintegrasikan pemantauan hidrologi gambut ke dalam pemeringkatan PROPER, di mana 413 perusahaan telah menyelesaikan inventarisasi karakter ekosistem dan 319 korporasi telah mengantongi dokumen pemulihan fungsi gambut demi mewujudkan Gerakan Indonesia ASRI.
sumber : KemenLH
