Surakarta, PR Politik – Dualisme kepengurusan yang kerap melanda berbagai organisasi kepemudaan menjadi perhatian serius pemerintah. Menpora Erick Thohir mendorong transparansi penuh pada proses pemilihan kepemimpinan organisasi melalui Permenpora Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pelayanan Kepemudaan guna mengakhiri konflik internal yang kerap memicu dualisme kepengurusan organisasi kepemudaan.
“Saya selalu sampaikan, dengan peraturan kementerian yang terbaru, kami mendorong proses pemilihan kepemimpinan organisasi kepemudaan berikut cabang-cabangnya bisa transparan dan juga memutuskan hasil yang terbaik,” katanya selepas mengukuhkan Kontingen Indonesia untuk Asian Para Games 2026 di Surakarta, Senin (12/10).
Menurutnya, efisiensi birokrasi dilakukan dengan memangkas proses pelantikan panjang berbiaya tinggi. Pengurus organisasi cukup mengirimkan hasil kongres ke Kemenpora untuk diverifikasi serta didaftarkan secara resmi ke Kementerian Hukum demi mencegah timbulnya dualisme kepengurusan organisasi kepemudaan.
“Kami di Kemenpora sudah memiliki kesepakatan dengan Kementerian Hukum. Hasil kongres itu langsung didaftarkan, diregistrasikan. Insyaallah dengan mekanisme tersebut dualisme kepengurusan ini bisa kita terus kurangi,” terangnya.
Ia menegaskan agar kubu yang tidak puas terhadap hasil musyawarah tidak menyelenggarakan kegiatan tandingan yang mencederai iklim konsolidasi pemuda.
“Jadi jangan nanti ketika sudah ada pemilihan, ada lagi yang tidak puas lalu bikin kongres tambahan, ini tidak sehat,” tegasnya.
Menjelang peringatan Sumpah Pemuda, ia berpesan agar seluruh elemen pemuda menghentikan perselisihan dualisme kepengurusan organisasi kepemudaan dan berfokus pada program pemberdayaan kapasitas global.
“Mudah-mudahan program-program kepemudaan menjadi hal yang positif, meningkatkan kapabilitas para pemuda untuk masa depan. Karena tidak ada bangsa yang bisa membangun ketika organisasi kepemudaannya terpecah-pecah, ini yang harus kita kawal,” pungkasnya.
sumber : Kemenpora
