Atlanta, PR Politik – Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, menghadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri G20 yang berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat, pada 30–31 Oktober 2026.
Momen perhelatan tersebut merupakan agenda lawatan luar negeri perdana baginya sejak menjabat sebagai Menlu RI. Dalam forum internasional itu, ia mengikuti tiga sesi pleno yang menyoroti eskalasi ketegangan geopolitik, keandalan energi, dan stabilitas rantai pasok global.
Dalam rangkaian diskusi, ia menegaskan bahwa ketahanan di tingkat nasional, kawasan, hingga global saling berkelindan serta membutuhkan komitmen kerja sama multilateral yang solid.
“Ketahanan nasional memperkuat ketahanan kawasan, yang pada gilirannya memperkuat ketahanan global,” tegasnya.
Ia menggarisbawahi pentingnya merestrukturisasi sistem multilateral agar senantiasa relevan, responsif, representatif, dan tepercaya dalam menjawab tantangan era modern.
“Pangan tidak boleh dijadikan senjata,” tegasnya pada sesi geopolitik.
Ia menaruh perhatian pada eskalasi konflik di Selat Hormuz, Laut Hitam, dan Laut Merah yang memicu gangguan distribusi perdagangan, pasokan energi, pupuk, serta krisis pangan bagi negara-negara berkembang. Indonesia mendorong penghentian eskalasi, pengutamaan dialog, dan diplomasi perdamaian.
Ia juga menekankan kepatuhan pada UNCLOS 1982 sebagai acuan hukum maritim internasional demi menjaga kebebasan navigasi. Indonesia mengusung konsep Responsible Freedom of Navigation, yakni kebebasan bernavigasi yang diimbangi tanggung jawab serta penegakan kedaulatan yang terukur.
Pada sesi energi, ia menyatakan bahwa ketahanan energi adalah bagian dari keamanan nasional. Indonesia terus menggenjot kemandirian energi nasional melalui adopsi mandatori B50 serta pembangunan fasilitas tenaga surya berkapasitas 100 GW.
“Krisis harus mempercepat transisi energi, bukan justru membalikkannya,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa proses transisi energi wajib berjalan adil dan terjangkau melalui kemudahan transfer teknologi bersih serta pembiayaan yang ramah bagi negara berkembang.
Pada pembahasan rantai pasok, Indonesia mendorong jaminan kepastian perdagangan multilateral, penguatan kesiapsiagaan krisis, serta kemitraan teknologi agar negara berkembang mampu menjadi pusat produksi, bukan sekadar konsumen.
“Rantai pasok harus memiliki lebih banyak pusat produksi, terutama di negara-negara berkembang,” ujarnya.
Di sela-sela perhelatan, ia memanfaatkan waktu untuk menggelar serangkaian pertemuan bilateral dan pull-aside dengan para Menlu dari negara anggota G20 serta mitra strategis guna mempererat kerja sama dan menggalang kemitraan internasional.
Pertemuan Menlu G20 ini merupakan bagian dari Presidensi G20 AS 2026 yang dihadiri 18 negara anggota, Uni Eropa, Uni Afrika, serta negara undangan Polandia. Rangkaian presidensi ini akan berlanjut ke KTT G20 di Miami pada 14–15 Desember 2026 sebelum kepemimpinan diserahterimakan kepada Inggris untuk tahun 2027.
sumber : Kemlu
