Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gielbran Muhammad Noor, menyoroti tajam dugaan peserta bayaran aksi tandingan yang berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada 29 Oktober 2026.
Isu penyewaan massa tersebut mengemuka ke publik setelah beredar pengakuan dari salah seorang partisipan aksi tandingan yang mengklaim menerima imbalan materiil berupa uang tunai.
Ia menegaskan bahwa PKB secara prinsip menghormati seluruh bentuk penyampaian aspirasi publik sebagai elemen krusial dalam iklim demokrasi nasional.
Kendati demikian, ia menyayangkan apabila pergerakan aksi demonstrasi sengaja dimobilisasi hanya untuk mengaburkan pesan moral atau menenggelamkan isu utama dari aksi penyampaian pendapat lainnya.
“Namun, jangan sampai esensi demonstrasi justru ditanggalkan demi kepentingan tertentu. Apalagi jika sebuah aksi sengaja digelar untuk menenggelamkan substansi atau mengaburkan pesan dari aksi demonstrasi lainnya dengan cara-cara yang tidak substantif,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (31/10).
Ia menilai jika praktik pengerahan massa transaksional tersebut terbukti benar, hal itu berpotensi merusak keluhuran perjuangan kebebasan berpendapat.
“Kalau benar ada peserta yang datang karena mendapatkan imbalan uang, ini yang namanya The Real Mahasewa. Berangkat aksi bukan untuk menyampaikan aspirasi, tetapi untuk memperoleh money. Praktik seperti ini jelas mencederai esensi demokrasi,” tegasnya.
Politikus PKB tersebut lantas menyindir fenomena pengerahan massa yang terindikasi menerima kompensasi tersebut.
“Itu aksi demonstrasi atau arisan? Kok, pulang bawa bingkisan? Jangan sampai demonstrasi yang seharusnya menjadi ruang menyampaikan suara rakyat justru berubah menjadi kegiatan yang berorientasi pada imbalan,” sindirnya.
Ia mengingatkan bahwa kehadiran warga dalam aksi unjuk rasa sepatutnya didasari atas kesadaran ideologis, keberanian, serta komitmen memperjuangkan kepentingan publik, bukan tergerak akibat tekanan atau iming-iming dana.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa mendewasakan pola berdemokrasi melalui penguatan narasi adu gagasan yang substantif dan bertanggung jawab.
“Demonstrasi seharusnya menjadi panggung untuk menyampaikan aspirasi yang konstruktif bagi bangsa dan negara. Bukan menjadi ajang untuk menegasikan suara kelompok lain dengan cara-cara yang tidak substantif,” katanya.
“Marilah kita bernegara dengan bijak dan dewasa. Demokrasi bukan soal siapa yang paling ramai mengerahkan massa, tetapi bagaimana gagasan dan aspirasi masyarakat benar-benar didengar. Jangan sampai demokrasi kehilangan maknanya hanya karena kepentingan sesaat,” pungkasnya.
sumber : PKB
