Ketua Golkar Maluku Umar Lessy Sambut Pengembangan Kawasan Industri KEK

Ketua Golkar Maluku

Ambon, PR Politik – Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Umar Lessy, menyambut baik rencana strategis pemerintah untuk mengembangkan kawasan industri yang berpotensi ditingkatkan statusnya menjadi Kawasan Industri KEK Maluku.

Kebijakan tersebut dinilai akan menjadi motor penggerak baru bagi pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus membuka peluang kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat setempat.

Ia memaparkan bahwa status KEK dapat mempercepat proses hilirisasi potensi sumber daya alam Maluku, sehingga daerah tidak lagi sekadar mengirimkan bahan mentah melainkan mampu mencetak nilai tambah ekonomi di dalam negeri.

Di samping itu, berbagai kemudahan insentif fiskal, fasilitas kepabeanan, dan kemudahan perizinan di kawasan KEK diyakini sanggup menarik arus investasi berskala besar dari dalam maupun luar negeri.

“Selain itu, pembangunan infrastruktur dan beroperasinya industri di kawasan tersebut diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal, sekaligus menggerakkan sektor-sektor ekonomi pendukung seperti UMKM, transportasi, logistik, perdagangan, hunian, dan kuliner,” ujarnya, Sabtu (31/10).

Lebih jauh, ia menggarisbawahi bahwa perencanaan pembangunan kawasan harus berjalan komprehensif agar memberi dampak kemanfaatan langsung bagi warga sekitar.

Guna menopang keberhasilan Kawasan Industri KEK Maluku, pemerintah mendesak percepatan penyediaan infrastruktur dasar seperti jaringan jalan, akses pelabuhan, bandara, keandalan pasokan listrik, air bersih, serta ketersediaan konektivitas telekomunikasi.

Ia juga menekankan krusialnya pembenahan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal melalui pelatihan vokasi agar warga Maluku dapat terserap secara optimal di ekosistem industri modern.

Di sisi lain, reformasi birokrasi, kepastian regulasi, dan transparansi layanan perizinan terpadu turut menjadi kunci utama penentu kepercayaan investor.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan transformasi ekonomi ini membutuhkan sinergi dan komitmen kolektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan inklusif di Maluku.

Baca Juga:  DPW PKB Jatim Luncurkan Empat Program Strategis Menuju Pemilu 2029

sumber : Partai Golkar