Jakarta, PR Politik – Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12). Dalam sidang tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyampaikan laporan mengenai kondisi terkini perekonomian nasional, termasuk indikator makro ekonomi, upaya mendorong konsumsi akhir tahun, serta penguatan kesejahteraan ekonomi keluarga.
Airlangga melaporkan bahwa hingga akhir tahun 2025, indikator makro ekonomi nasional berada dalam kondisi yang baik dan stabil.
“Situasi indikator makro sampai akhir tahun ini masih baik, Pak Presiden. Termasuk terkait dengan indeks harga saham pun all time high dan dari Januari naik 20 persen, Pak Presiden. Dan ini salah satu tertinggi di Asia,” ujar Airlangga.
Indikator positif lainnya meliputi:
-
Neraca perdagangan dan transaksi berjalan yang masih mencatatkan surplus.
-
Cadangan devisa tetap berada pada level tinggi.
-
Pertumbuhan kredit nasional tetap positif sebesar 7,36%, didukung oleh likuiditas yang kuat.
-
Uang premier yang tumbuh 13,3% atau sebesar Rp2.136 triliun.
Berdasarkan capaian tersebut, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 dapat tercapai.
“Maka target 5,2 persen tahun ini insyaallah tercapai, dan kuartal keempat juga insyaallah kenaikannya di atas 5,4 persen, Pak Presiden,” ucapnya.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan, pemerintah mendorong konsumsi masyarakat melalui berbagai program belanja Natal dan Tahun Baru (Nataru), baik melalui belanja daring maupun ritel nasional. Selain konsumsi, sektor pariwisata juga digerakkan melalui penyelenggaraan 37 event nasional sepanjang Desember.
Dalam rangka mendukung mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun, Airlangga turut mengusulkan kebijakan fleksibilitas kerja.
“Kami usulkan untuk work from anywhere and everywhere,” ujarnya.
Menutup laporannya, Airlangga menyampaikan penguatan kebijakan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui perubahan Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan.
Inklusi keuangan nasional juga terus meningkat.
“Inklusi keuangan kita capaiannya sudah baik, 92,7 persen. Literasi keuangannya 66,4 persen. Dibandingkan negara OECD rata-rata, Pak Presiden, itu 62 persen,” pungkasnya.
sumber : Kemensetneg RI
