Jakarta, PR Politik — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PAN, Ahmad Yohan, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengusulkan maupun mendorong kebijakan impor beras. Ia menyebut informasi yang beredar terkait dukungan Komisi IV terhadap impor beras adalah keliru dan harus diluruskan.
“Komisi IV tidak pernah meminta pemerintah melakukan impor beras. Itu tidak sesuai dengan fakta persidangan maupun kesepakatan dalam rapat-rapat resmi. Jika ada informasi sebaliknya, itu perlu diklarifikasi agar publik tidak salah menerima,” kata Ahmad Yohan di Jakarta, Kamis (28/11/2025).
Ahmad Yohan, legislator PAN yang mewakili Dapil Nusa Tenggara Timur I, menyampaikan bahwa PAN konsisten memperjuangkan kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Ia juga mendukung sikap Ketua Umum PAN sekaligus Menko Pangan, Zulkifli Hasan, yang menolak impor beras selama produksi dalam negeri masih mampu memenuhi kebutuhan nasional.
“Menko Pangan sudah sangat jelas menyampaikan bahwa impor bukan solusi pertama. Selama petani Indonesia masih bisa memasok kebutuhan beras, maka yang harus kita lakukan adalah memperkuat produksi dalam negeri, bukan membuka kran impor,” ujarnya.
Yohan menilai pemerintah perlu memusatkan perhatian pada penguatan produksi nasional. Ia menekankan pentingnya peningkatan irigasi, distribusi pupuk, pengelolaan stok cadangan beras pemerintah (CBP), hingga sistem tata niaga yang berpihak pada petani.
“Solusi utamanya adalah perbaikan tata niaga dan distribusi pangan. Jangan sampai petani dirugikan hanya karena kebijakan instan yang tidak berpihak pada sektor domestik,” tegasnya.
Ia berharap klarifikasi ini dapat menjadi rujukan publik agar tidak muncul distorsi persepsi mengenai posisi Komisi IV DPR RI dalam isu ketahanan pangan maupun impor beras.
“Intinya, kami tidak mendukung impor. Kami berpihak pada petani, pada ketahanan pangan nasional, dan pada kemandirian bangsa,” tutupnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak menerbitkan izin impor beras pada tahun ini. Pernyataan tersebut ia sampaikan menanggapi temuan 250 ton beras impor ilegal yang masuk melalui Kawasan Perdagangan Bebas Sabang, Aceh.
“Kita enggak perlu impor dan tidak ada izin impor tahun ini. Tidak boleh,” kata Zulhas saat menghadiri 16th Kompas 100 CEO Forum di ICE BSD, Tangerang, Rabu (26/11/2025).
Zulhas mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima informasi mengenai potensi masuknya beras ilegal sejak 13 November 2025, dan langsung memerintahkan jajarannya untuk melakukan penelusuran serta mitigasi. Ia menegaskan bahwa Indonesia sudah berada dalam posisi swasembada dengan stok beras Bulog yang sempat mencapai 4 juta ton, serta proyeksi produksi nasional 2025 yang meningkat berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) BPS.
“Kita tidak pernah ada izin impor beras itu karena kita sudah swasembada. Di gudang Bulog ada 4 juta ton,” ujarnya.
