Jakarta, PR Politik – Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi II DPR RI, Ujang Bey, meminta pemerintah menyusun desain kebijakan work from home (WFH) secara jelas dan terukur apabila kebijakan tersebut akan diterapkan.
“Ketika nanti pemerintah akan menerapkan WFH, saya kira pemerintah perlu juga membuat desain WFH ini dengan jelas dan terukur,” kata Bey, Senin (16/3/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Bey sebagai respons atas usulan sejumlah pihak agar aparatur sipil negara (PNS) bekerja dari rumah guna menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), di tengah potensi dampak ekonomi akibat konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran di kawasan Timur Tengah. Salah satu usulan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar.
“Saya sebagai anggota Komisi II mengapresiasi usulan tersebut (WFH) dalam rangka efisiensi BBM. Memang beberapa hari lagi juga kita akan menghadapi libur Hari Raya Idulfitri dan Nyepi,” tandas Bey.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan perhitungan yang detail terkait potensi penghematan BBM dari kebijakan tersebut. Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik agar tetap optimal meskipun sistem kerja WFH diterapkan.
“(Perlu dihitung) baik secara data berapa BBM yang kita mau hemat serta bagaimana pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan dengan baik dan efektif meskipun WFH diberlakukan,” ujarnya.
Bey juga menilai pemerintah perlu menentukan secara spesifik instansi atau kementerian yang dapat menerapkan kebijakan WFH, mengingat jumlah PNS yang cukup besar dan beragam fungsi layanan yang dijalankan.
“Karena instansi dan kementerian kan banyak ada berapa ribu PNS. Tinggal instansi/kementerian mana saja yang akan menyelenggarakan WFH dengan rentang waktu yang sudah ditetapkan, mungkin nanti di situ akan terlihat berapa BBM yang bisa dihemat,” tukasnya.
