Jakarta, PR Politik – Fraksi Partai NasDem mengapresiasi langkah pemerintah yang tetap menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional serta berkomitmen memenuhi mandatory spending anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.
Namun demikian, NasDem menyoroti adanya ketimpangan dan inefisiensi dalam distribusi anggaran pendidikan tinggi, khususnya antara Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL) dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
“Besaran anggaran fungsi pendidikan PTKL sebesar 39 persen dari anggaran fungsi pendidikan, sementara anggaran fungsi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) sebesar 22 persen,” ujar Charles Meikyansah saat membacakan Pandangan Fraksi NasDem terhadap Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2026, dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Charles memaparkan, meskipun anggaran yang dialokasikan untuk PTKL begitu besar, jumlah mahasiswanya hanya sekitar 200.000. Bandingkan dengan jumlah mahasiswa di PTN yang mencapai 3,9 juta, dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebanyak 4,4 juta mahasiswa. Hal ini menurutnya menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi anggaran yang dapat mengganggu efisiensi dan keadilan dalam sistem pendidikan tinggi nasional.
“Oleh karena itu, NasDem meminta pemerintah agar PTKL berlaku dalam aturan satu sistem pendidikan nasional, sehingga tidak terjadi ketimpangan anggaran antara pendidikan di perguruan tinggi kementerian/lembaga, pendidikan tinggi di bawah Kemendiktisaintek dan Kemenag,” jelas Charles.
Fraksi NasDem mendorong agar alokasi anggaran pendidikan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan pemerataan akses pendidikan tinggi, demi menciptakan sistem pendidikan nasional yang adil, efisien, dan berkelanjutan.
Sumber: fraksinasdem.org
