Jakarta, PR Politik – Komisi VIII DPR RI menyetujui penambahan anggaran tahun 2025 untuk Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BP Haji) sebesar Rp179.739.976.000. Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi VIII bersama BP Haji di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyampaikan bahwa tambahan anggaran tersebut terdiri dari pembukaan blokir anggaran senilai Rp8.009.173.000 yang dialokasikan untuk mendukung operasional perkantoran BP Haji. Selain itu, terdapat pengalihan anggaran dari Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama (KULKB) sebesar Rp9.747.105.000 yang diperuntukkan bagi penyiapan dan rehabilitasi infrastruktur kantor.
“Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran yang berasal dari pembukaan blokir anggaran BP Haji Tahun 2025 sebesar Rp8,009 miliar. Dana ini akan digunakan untuk operasional perkantoran,” ujar Abdul Wachid.
Sebelumnya, BP Haji mengalami pemangkasan anggaran signifikan dari Rp179 miliar menjadi sekitar Rp108 miliar, seiring dengan kebijakan efisiensi di lingkungan Kementerian Agama. Namun, setelah dilakukan rekonstruksi dan relaksasi anggaran, alokasi dana untuk BP Haji akhirnya dikembalikan seperti semula.
Kepala BP Haji, Mochamad Irfan Yusuf, dalam rapat tersebut menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menumpang di kantor Kementerian Agama dan belum memiliki gedung operasional sendiri. Karena itu, tambahan dana tersebut juga akan digunakan untuk menyewa gedung milik BUMN sebagai kantor sementara.
“Penambahan anggaran ini sangat krusial, terutama karena BP Haji belum memiliki kantor mandiri. Kami memerlukan alokasi dana yang cukup untuk mendukung aktivitas kelembagaan dan pelayanan haji secara optimal,” jelas Irfan.
Di samping itu, Komisi VIII juga menyetujui hasil rekonstruksi efisiensi anggaran Kementerian Agama setelah relaksasi sebesar Rp63.103.713.000. Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat program kerukunan umat beragama dan layanan kehidupan beragama, yang menjadi salah satu fokus utama dalam mendukung kehidupan beragama yang harmonis di Indonesia.
Mengingat kompleksitas dan skala penyelenggaraan ibadah haji, Komisi VIII DPR RI menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan, manajerial, serta fasilitas pendukung BP Haji. Lembaga ini diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas layanan, memastikan penyelenggaraan haji berjalan efektif, efisien, dan memenuhi standar pelayanan yang layak bagi seluruh jemaah Indonesia.
