Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Irmawan, mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk memaksimalkan bantuan air bersih gratis pemda bagi masyarakat yang terdampak kekeringan akibat fenomena El Nino.
Langkah taktis penanganan darurat tersebut dinilai amat mendesak guna menjamin pemenuhan kebutuhan dasar warga tanpa menambah beban finansial di tengah situasi krisis.
“Kami meminta pemerintah daerah bergerak cepat dan memaksimalkan distribusi air bersih secara gratis kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Jangan sampai masyarakat yang sudah kesulitan mendapatkan air justru harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli air bersih,” ujarnya di Jakarta, Rabu (28/10).
Pernyataan tersebut disampaikan Irmawan menanggapi laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencatat krisis air bersih melanda sembilan wilayah serta berdampak pada 77.555 keluarga atau 267.913 jiwa di Kabupaten Bogor, Boyolali, Pekalongan, Sragen, Grobogan, Kulon Progo, Jombang, Bone, hingga Kota Tangerang Selatan.
“Jangan sampai warga harus berjalan jauh untuk mendapatkan air, mengantre berjam-jam, atau membeli air dengan harga yang mahal. Air bersih adalah kebutuhan dasar dan masyarakat terdampak kekeringan harus bisa mendapatkannya tanpa dibebani biaya,” tegasnya.
Legislator asal Dapil Aceh ini mendorong sinergi intensif antara Pemda, BPBD, dan pemerintah desa untuk memetakan kantong pemukiman kritis serta menyiagakan armada mobil tangki hingga tandon penampungan air sementara.
“Pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan BPBD dan pemerintah desa untuk memetakan wilayah krisis air bersih. Penyaluran bantuan harus didasarkan pada data kebutuhan di lapangan agar tidak ada warga yang terlewat,” katanya.
“Selain mengerahkan mobil tangki air, pemerintah daerah juga perlu menyiapkan tempat penampungan air sementara. Kualitas air yang didistribusikan harus dipastikan layak digunakan untuk kebutuhan memasak dan konsumsi harian warga,” ucapnya.
Selain respons darurat jangka pendek melalui pengerahan anggaran belanja tidak terduga (BTT), Irmawan meminta Kementerian PU dan Pemda mempercepat pembangunan infrastruktur permanen seperti sumur dalam dan embung desa di kawasan rawan kemarau.
“Penanganan kekeringan tidak boleh hanya berfokus pada respons darurat saat krisis terjadi. Pemerintah perlu memperkuat upaya jangka menengah dan panjang melalui perbaikan infrastruktur penampungan air di wilayah rawan,” tuturnya.
“Bantuan air bersih gratis harus menjadi bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat yang kesulitan. Pemerintah harus memastikan kebutuhan air bersih terpenuhi selama masa kekeringan masih berlangsung,” pungkasnya mengakhiri imbauan terkait pengoptimalan bantuan air bersih gratis pemda.
sumber : Fraksi PKB
