Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IV DPR Rina Sa’adah mendesak pemerintah untuk mengerahkan seluruh kekuatan nasional dalam percepatan penanganan karhutla (kebakaran hutan dan lahan). Langkah ini dinilai sangat krusial guna melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat yang terdampak paparan asap di berbagai daerah.
“Rakyat sesak napas, pemerintah harus kerahkan seluruh kekuatan! Maksimalkan personel, peralatan, dukungan udara, dan anggaran yang tersedia. Jangan biarkan masyarakat menghadapi ancaman asap tanpa perlindungan yang memadai,” tegasnya.
Desakan tersebut dilayangkan mengingat laporan BNPB pada awal Oktober yang masih mencatat adanya titik kebakaran di Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah. ia meminta Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BNPB, dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi komando di lapangan.
“Tidak boleh ada petugas yang kekurangan alat, kesulitan mendapatkan air, atau terhambat dukungan operasional ketika api harus segera dikendalikan. Pemerintah harus memastikan seluruh sumber daya benar-benar sampai ke lokasi yang membutuhkan,” ujarnya.
Selain memprioritaskan pemadaman, Rina mengingatkan pentingnya perlindungan kesehatan bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan ibu hamil melalui penyediaan ruang udara bersih serta masker yang layak untuk mengoptimalkan penanganan karhutla.
“Jangan menunggu rumah sakit dipenuhi warga dengan gangguan pernapasan. Datangi masyarakat, periksa kebutuhan mereka, dan berikan perlindungan sejak dini. Negara harus hadir sampai ke desa-desa yang terdampak,” tegas Rina.
Politikus PKB tersebut juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang transparan terhadap kasus kelalaian maupun unsur kesengajaan pembakaran lahan di area konsesi korporasi.
“Jika ada pembakaran yang disengaja atau kelalaian yang terbukti, tindak tegas. Telusuri sampai kepada pihak yang mengambil keputusan dan memperoleh keuntungan. Penegakan hukum jangan berhenti pada pelaku di lapangan,” ujarnya.
“Kerahkan seluruh kekuatan untuk memadamkan api dan melindungi rakyat. Pastikan setiap anggaran menghasilkan tindakan nyata, setiap laporan ditindaklanjuti, dan setiap pelanggaran yang terbukti mendapat konsekuensi. Hak rakyat untuk bernapas harus menjadi prioritas tertinggi,” pungkasnya mengakhiri imbauannya terkait penanganan karhutla.
sumber : Fraksi PKB
