Jakarta, PR Politik (21/12) – Pidato Presiden Prabowo Subianto pada acara Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar mendapatkan respon yang sangat antusias dari masyarakat. Respon positif ini menunjukkan bahwa usulan Presiden mengenai perubahan sistem politik di Indonesia, khususnya terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada), sangat relevan dan mendesak untuk dibahas. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengusulkan agar kepala daerah, mulai dari gubernur hingga walikota dan bupati, dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Alasan mendasar di balik usulan ini adalah tingginya biaya pemilihan kepala daerah yang selama ini menjadi beban bagi negara dan kandidat. Menurut data, biaya pilkada langsung pada tahun 2024 mencapai 37 triliun, sebuah angka yang sangat fantastis. Biaya politik yang dikeluarkan oleh kandidat bisa mencapai 30 hingga 50 miliar, yang sering kali ditutupi oleh para cukong. Hal ini menciptakan relasi yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi, di mana kepala daerah terjerat kasus hukum akibat hubungan dengan pengusaha yang ingin mendapatkan proyek dari APBD.
Ketua Umum Partai Masyumi, Dr. Ahmad Yani, SH., M.H., menilai bahwa perlu ada pengkajian komprehensif mengenai arah kebijakan pemilihan kepala daerah yang ideal bagi sistem Indonesia. Ia menekankan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat mengurangi biaya politik dan meminimalisir praktik korupsi yang sering terjadi akibat hubungan kandidat dengan cukong. Ahmad Yani juga mengingatkan bahwa secara konstitusional, pelaksanaan pilkada langsung tidak memiliki pijakan yang kuat. UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) menyebutkan bahwa gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara demokratis, yang dapat diartikan sebagai pemilihan langsung atau melalui DPRD.
Baca Juga: Abdullah Dukung Seruan Prabowo Untuk Koruptor Kembalikan Uang Rakyat
Dalam konteks ini, pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat menjadi alternatif yang lebih efisien dan terawasi. Ahmad Yani juga menyoroti bahwa pilkada langsung berpotensi menciptakan keretakan sosial di masyarakat, yang dapat berujung pada perpecahan dan polarisasi. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pilkada langsung sangat penting untuk mencerminkan semangat demokrasi Pancasila.
Dengan mempertimbangkan biaya, integritas, dan stabilitas sosial, Ahmad Yani mengajak masyarakat untuk mendukung upaya ini demi terciptanya pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel. Ia berharap bahwa usulan Presiden Prabowo untuk mengkaji ulang pilkada langsung dapat menjadi langkah perbaikan bagi sistem demokrasi politik Indonesia ke depan.
Sumber: partaimasyumi.id
