Jakarta, PR Politik – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP), dan Badan Pusat Statistik (BPS) sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam menyediakan rumah subsidi bagi buruh dan pekerja. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menjelaskan bahwa program ini tidak hanya sebatas membangun rumah, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan membangun ekonomi rakyat. “Program ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi juga membangun ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja. Ini menjadi sesuatu yang menggembirakan bagi kita,” ujar Menaker Yassierli usai menyaksikan Penandatanganan Kerja Sama di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (14/8/2025).
Menaker menambahkan, target awal pembangunan 20 ribu unit rumah subsidi bagi pekerja kini direvisi menjadi 50 ribu unit hingga akhir 2025 karena tingginya minat dari para pekerja.
Sementara itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa kolaborasi ini adalah bukti nyata kepedulian pemerintah. “Ini adalah kolaborasi yang indah antara kementerian dan seluruh ekosistem perumahan. Salah satunya terwujud melalui program subsidi rumah yang nyata manfaatnya,” ujar Maruarar.
Ia juga menyebutkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, yang telah menaikkan kuota rumah subsidi nasional menjadi 350 ribu unit dan memberikan berbagai insentif, seperti pembebasan PPN untuk rumah di bawah Rp2 miliar. “Kebijakan ini adalah bentuk intervensi negara yang efektif,” tegas Maruarar.
Maruarar menambahkan, program ini merupakan solusi strategis untuk mengatasi kekurangan kepemilikan rumah. Ia menargetkan 50 ribu unit akan terbangun pada Desember 2025.
sumber : Kemnaker RI
