Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XII DPR RI, Sartono Hutomo, menilai langkah pemerintah yang akan menerapkan kebijakan pencampuran bahan bakar nabati Biodiesel 50 persen atau B50 mulai bulan ini merupakan lompatan strategis. Kebijakan tersebut dipandang krusial dalam memperkuat pilar ketahanan energi nasional serta memangkas ketergantungan akut terhadap impor Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Penerapan B50 sejalan dengan upaya mewujudkan kemandirian energi, memperkuat industri dalam negeri hingga mendorong hilirisasi sawit,” paparnya kepada awak media di Jakarta, Kamis (2/7).
Kendati mendukung penuh, Sartono menekankan catatan kritis mengenai pentingnya pemerataan asas kemanfaatan di sepanjang rantai nilai komoditas sawit, dengan menempatkan petani swadaya sebagai prioritas utama. Ia mengingatkan agar agenda penguatan kedaulatan energi ini tidak berjalan timpang dengan mengorbankan kesejahteraan sektor hulu.
“Jangan sampai kebijakan yang bertujuan memperkuat kemandirian energi justru memberikan tekanan terhadap harga tandan buah segar (TBS) atau mengurangi kesejahteraan petani sawit,” bebernya secara lugas.
Politikus Partai Demokrat ini mendesak pemerintah untuk menyertakan regulasi perlindungan protektif bagi petani rakyat sebagai komponen yang tidak terpisahkan dari implementasi B50. Lebih jauh, ia mendorong kesiapan pasokan bahan baku minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dan infrastruktur industri pengolahan harus benar-benar matang sebelum dilempar masif ke pasar domestik.
Ia menegaskan, aspek kualitas hasil akhir produk bahan bakar anyar ini wajib diuji secara ketat agar performanya tetap stabil dan maksimal ketika diaplikasikan pada mesin kendaraan masyarakat.
“Harus ada kepastian usaha kepada semua instrumen didalamnya dari kelapa sawit sampai ke industri otomotifnya,” jelasnya.
Menurutnya, efektivitas regulasi ini akan sangat bergantung pada konsistensi pengawasan yang dilakukan oleh lintas kementerian terkait di lapangan.
“Kebijakan ini akan berjalan efektif selama Pemerintah melakukan pemantauan berkala terhadap dampaknya terhadap penghematan devisa, keberlanjutan fiskal, keberlanjutan lingkungan, harga TBS petani, serta kinerja industri sawit,” pungkasnya mengakhiri keterangannya.
sumber : Fraksi Demokrat
