Jakarta, PR Politik (14/11) – Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Imron Amin, mengimbau Kepolisian Resor Metro Depok untuk menangani serius kasus pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang mengatasnamakan anggota DPR. Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI ini menekankan pentingnya sinergi antara DPR dan kepolisian untuk mencegah penyalahgunaan identitas anggota dewan.
“Kami sudah meminta pihak kepolisian untuk menindaklanjuti segala bentuk pemalsuan TNKB yang terkait dengan anggota DPR. Kami juga memperkenalkan desain TNKB baru agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ujar Imron dalam kunjungan kerja MKD DPR RI ke Polres Metro Depok, Jawa Barat, Rabu (13/11/2024).
Imron Amin menjelaskan, dengan adanya penambahan jumlah anggota DPR dari 575 menjadi 580 orang, pembaruan desain TNKB diperlukan untuk memudahkan identifikasi. Ia menilai, kasus-kasus pemalsuan TNKB ini berpotensi merusak citra lembaga legislatif jika tidak segera ditangani.
“Dengan adanya TNKB baru, kami berharap kepolisian dapat lebih mudah mengidentifikasi kendaraan yang benar-benar milik anggota DPR. Kami ingin menghindari kesalahpahaman di lapangan,” tambahnya.
Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini mengapresiasi langkah proaktif Polres Metro Depok dalam menangani masalah ini dan berharap kerja sama yang terjalin dapat mencegah terjadinya pemalsuan lebih lanjut. Menurut Imron, pemalsuan TNKB berpotensi disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab demi kepentingan pribadi.
MKD DPR RI berkomitmen untuk memastikan seluruh anggota dewan menggunakan TNKB yang sah sesuai peraturan yang berlaku demi menjaga integritas lembaga legislatif.
Sumber: fraksigerindra.id
