Jakarta, PR Politik – Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Handi Risza, melayangkan draf kritik tajam terkait kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax. Per 10 Juni 2026, harga Pertamax resmi diketuk meroket dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter.
Ia menilai lompatan ekstrem sebesar 32,1 persen ini wajib diintervensi serius oleh pemerintah pusat lantaran berisiko tinggi melumpuhkan daya beli masyarakat kelas menengah, sekaligus memicu draf migrasi konsumsi massal ke BBM bersubsidi.
Secara teoritis, ia menganalisis bahwa efek kejut kenaikan Pertamax terhadap kurva inflasi nasional kemungkinan berada pada level relatif terbatas. Hal ini disebabkan Pertamax masuk dalam klaster BBM komersial yang ceruk penggunanya diisolasi pada kelompok masyarakat tertentu, serta mengantongi bobot matematis yang lebih kecil dalam draf keranjang inflasi Badan Pusat Statistik (BPS) jika dikomparasikan dengan BBM subsidi.
“Meski demikian, kenaikan hingga 32 persen tetap berpotensi menimbulkan inflasi langsung melalui komponen bensin dan inflasi tidak langsung melalui kenaikan biaya transportasi, logistik, jasa kurir, serta distribution barang,” ungkapnya saat membedah draf dampak berantai energi di Jakarta, Kamis (11/6).
Ia memaparkan draf catatan historis dari BPS, di mana inflasi bensin pada level 0,98 persen (month to month) secara berkala mampu menyumbang andil sekitar 0,04 persen terhadap draf inflasi umum. Dengan lonjakan harga Pertamax yang berkali-kali lipat lebih tinggi pada pertengahan tahun ini, draf dampak rambatannya diproyeksikan bakal memuncak pada sirkuit periode Juni hingga Juli 2026.
“Dampaknya mungkin tidak sampai menciptakan lonjakan inflasi nasional yang ekstrem karena BBM subsidi tidak mengalami penyesuaian. Namun tetap harus mendapat perhatian pemerintah karena pengguna Pertamax umumnya berasal dari kelompok kelas menengah yang saat ini justru menjadi pihak yang paling terpukul oleh kondisi ekonomi,” tuturnya menjabarkan draf pembelaan terhadap kaum urban.
Lebih mendalam, fungsionaris elite PKS ini memperingatkan bahwa sirkuit kenaikan harga ini andal menekan laju pertumbuhan ekonomi nasional melalui dua jalur hibrida, yakni pelemahan konsumsi rumah tangga (household consumption) serta pembengkakan draf biaya operasional dunia usaha.
“Konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh Produk Domestik Bruto Indonesia. Karena itu, setiap tekanan terhadap daya beli berpotensi mengurangi laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek,” jelasnya.
Kendati demikian, kalkulasi parpol mengestimasi syok ekonomi ini tidak akan sedahsyat apabila pemerintah mengotak-atik harga Pertalite atau Solar, mengingat draf volume pengguna Pertamax secara nasional diprediksi hanya menguasai porsi berkisar antara 15 hingga 20 persen dari total konsumsi BBM domestik.
“With a price gap mencapai Rp5.000 hingga Rp6.000 per liter, insentif ekonomi bagi konsumen untuk beralih ke BBM yang lebih murah menjadi sangat besar. Perpindahan kemungkinan terjadi pada pengguna kendaraan pribadi kelas menengah, terutama kendaraan yang masih memungkinkan menggunakan Pertalite,” cetusnya membongkar draf kalkulasi rasional konsumen kelas menengah.
Kondisi siber dan lapangan ini diprediksi bakal langsung mengerek draf volume konsumsi BBM bersubsidi secara drastis. Jika sirkuit kuota Pertalite jebol dan membengkak secara signifikan, maka APBN dipastikan harus menanggung beban tambahan fiskal yang sangat berat untuk membayar draf kompensasi energi ke PT Pertamina.
“Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan agar subsidi tetap tepat sasaran. Jika tidak dikontrol secara ketat, ada potensi volume BBM bersubsidi meningkat signifikan dan menambah tekanan terhadap APBN,” tegasnya melempar draf instruksi pengawasan regulasi.
Guna menyajikan draf ilustrasi yang konkret, Handi membeberkan draf simulasi pengeluaran riil keluarga kelas menengah perkotaan pasca-kenaikan harga Pertamax:
-
Konsumsi 100 Liter/Bulan: Pengguna wajib menguras dompet lebih dalam untuk menutupi draf tambahan biaya sebesar Rp395.000 per bulan.
-
Konsumsi 150 Liter/Bulan: Tambahan beban finansial harian merangkak naik mendekati angka Rp600.000 per bulan.
“Dalam kondisi biaya hidup yang sudah meningkat dan inflasi masih berada di kisaran 3,5 persen, tambahan beban energi ini akan mengurangi ruang konsumsi rumah tangga untuk belanja non-esensial,” urai Handi membedah draf daya beli.
Imbas jangka panjangnya, sektor-sektor usaha hibrida yang selama ini menggantungkan perputaran omzetnya pada daya beli kelas menengah—seperti jaringan ritel modern, industri restoran/kafe, pusat hiburan, hingga sirkuit pariwisata daerah—terancam mengalami kontraksi atau perlambatan permintaan yang serius.
Menutup draf rilis ekonomi politiknya, ia menegaskan kembali bahwa lompatan harga di atas 32 persen ini sama sekali tidak boleh dianggap remeh oleh tim ekonomi kabinet.
“Risiko terbesar justru bukan pada inflasi, melainkan pada pelemahan daya beli kelas menengah dan migrasi konsumsi ke BBM bersubsidi yang pada akhirnya dapat menambah tekanan terhadap APBN. Karena itu pemerintah perlu memikirkan insentif yang dapat diberikan untuk menjaga daya beli kelas menengah,” pungkasnya memantapkan draf rekomendasi kebijakan partainya.
sumber : PKS
